---

Paparkan Permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD Riau : Perlu Kemandirian Fiskal

---

INDOVIZKA.COM - Anggota DPRD Riau, Markarius Anwar memaparkan permasalahan pajak dan retribusi daerah yang ada, dalam Forum Perangkat Daerah bersama Bapenda Riau, Kamis (9/3/2023).

"Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan daerah dalam mengelola keuangan," kata Ketua Komisi III DPRD Riau itu.

Markarius menambahkan, ada beberapa identifikasi permasalahan pajak dan retribusi daerah yang menjadi perhatiannya, mulai dari sarana dan prasarana dalam peningkatan layanan di UPT/UP dengan fasilitas yang belum memadai dan optimalisasi retribusi daerah yang belum optimal.

"Seperti potensi retribusi tempat khusus parkir yang belum terealisasi dan fasilitas pada OPD pemungut retribusi yang kurang memadai," jelasnya.

Selain itu, lanjut Markarius, data base wajib pajak khususnya data wajib pajak kendaraan bermotor masih belum sinkron dengan regident centre Korlantas Polri, sehingga menjadi salah satu identifikasi permasalahan pajak.

Oleh karena pendapatan daerah melalui pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah, Markarius menyebut perlunya strategi yang baik.

"Mulai dari penyusunan data base wajib pajak yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, penyusunan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, adanya role model pelayanan pajak pada salah satu UPT/SAMSAT, pengelolaan retribusi daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, dan penguatan regulasi terkait pemeriksaan pajak air permukaan," tutupnya.