Debit Bendungan Koto Panjang Meningkat, Pemkab Pelalawan Rakor dengan PLN
PELALAWAN,INDOVIZKA.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengoperasian Bendungan Koto Panjang yang digelar PT PLN Nusantara Power melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Pelalawan, Jumat (2/1/2026). Rakor ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya debit inflow Bendungan Koto Panjang serta kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir di wilayah hilir.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Bupati Pelalawan H. Zukri, SM., MM ke PLTA Koto Panjang pada Kamis (1/1/2026), guna memastikan langkah antisipatif terhadap dampak pengoperasian bendungan bagi masyarakat Pelalawan.
Dalam rakor itu, Bupati Pelalawan yang diwakili Asisten II Setda Pelalawan Drs. Fakhrizal, M.Si menyampaikan apresiasi kepada PT PLN Nusantara Power atas inisiatif pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, forum ini penting sebagai wadah menyamakan persepsi serta merumuskan solusi terbaik terhadap kebijakan strategis pengoperasian Bendungan Koto Panjang.
Asisten II Fakhrizal mengingatkan kembali peristiwa banjir besar tahun 2024 yang terjadi akibat pembukaan pintu air Bendungan Koto Panjang. Banjir tersebut mengakibatkan terendamnya ruas Jalan Nasional Lintas Timur KM 83, terputusnya arus lalu lintas, serta terisolasinya sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Pelalawan.
“Belajar dari pengalaman tersebut, Pemkab Pelalawan menyetujui agar pembukaan pintu air dilakukan secara bertahap dan perlahan. Saat ini pintu air telah dibuka dua kali masing-masing setinggi 50 sentimeter, dengan tetap memantau kondisi cuaca, curah hujan, serta pasang surut air laut,” ujar Fakhrizal.
Selain langkah operasional jangka pendek, Fakhrizal juga menekankan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih fleksibel serta strategi jangka panjang agar kejadian banjir besar seperti tahun 2024 tidak kembali terulang.
“Setiap keputusan harus diambil secara hati-hati. Keselamatan dan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sehingga pengoperasian bendungan perlu dilakukan secara bijak dan terukur,” tegasnya.