Golkar Minta Kader Jadi Kepala Daerah Jaga Nama Partai
(INDOVIZKA) - Ketua DPD Golkar Jawa Tengah Panggah Susanto meminta kader Golkar yang telah dilantik menjadi kepala daerah agar selalu amanah. Partai Golkar meraih 80 persen dalam perhelatan Pilkada Jateng 2020.
Hanya ada empat wilayah yang kalah antara lain Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, dan Blora.
Sementara, 17 daerah di Jawa Tengah berhasil dikuasai. Antara lain, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan Kabupaten Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, Pemalang, dan Purworejo.
Para jagoan dari Golkar itu telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pelantikan dilakukan baik secara daring maupun luring, Jumat (26/2/2021).
"Selamat kepada kader Partai Golkar, khususnya di Jateng, yang pada hari ini dilantik menjadi kepala daerah baik sebagai bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota," kata Panggah dalam keterangannya, Sabtu (27/2/2021).
Anggota DPR ini juga meminta seluruh kader harus menjaga nama baik partai dengan tidak melakukan perbuatan yang merusak citra partai. Semisal, terlibat dalam praktik korupsi.
"Sebagai pemimpin jangan sampai ternoda oleh perbuatan yang tercemar. Mari kita membawa nama harum Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat yang telah memberikan kepercayaan," ujar dia.
"Semoga amanah dalam mengemban tugas, diberikan kekuatan, kelancaran dan kesuksesan," sambung dia.
Pesan dari Ganjar
Ganjar mengingatkan para kepala daerah sebuah pesan Presiden Soekarno terkait kekuasaan hanya milik rakyat.
"Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa".
Ganjar menyampaikan pesan dari Soekarno itu untuk mengingatkan semua Bupati/Wali Kota yang terpilih tidak lupa dengan visi-misinya. Dan setelah dilantik mereka harus segera mengeksekusi demi kesejahteraan rakyat.
"Reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini, maka saya tadi titip itu. Maka buat saya jabatan ini cuma mandat saja, tuannya ya rakyat. Sehingga mereka diharapkan mengerti dan bekerja sesuai apa yang menjadi visi misinya dulu. Sekarang saatnya dieksekusi," kata Ganjar.
Ganjar juga menyampaikan sejumlah pesan kepada para kepala daerah yang dilantik. Persoalan penanganan Covid-19 diminta dipercepat, termasuk mitigasi bencana yang akhir-akhir ini terjadi.
"Daerah-daerah rawan bencana banjir seperti Demak, Pekalongan, Semarang segera koordinasi. Saya minta serius dan intens menangani ini. Program-program yang sudah ada tinggal diteruskan, kalau perlu ada percepatan. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi emergency," tegasnya.
Daerah-daerah penyangga juga harus bahu membahu menyelesaikan persoalan bencana ini. Kawasan hulu harus menjaga lingkungan dengan menggiatkan penanaman dan penghijauan. Sementara kawasan hilir harus mempersiapkan perencanaan penanganan bencana dengan matang.
"Seperti Kabupaten Semarang, saya tadi minta dikuatkan penghijauan di sana. Semua harus bekerja untuk mitigasi bencana, karena BMKG sudah mengingatkan kita cuaca ekstrem dan diminta semua siaga," ungkapnya.
Ganjar juga mewanti-wanti tentang pentingnya integritas. Tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi dan lainnya.
"Soal lingkungan, isu perempuan, anak dan difabel juga mesti dikelola secara khusus karena mereka membutuhkan afirmasi. Saya juga meminta buat kanal aduan online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Wali Kota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu," tutupnya.