Abdul Wahid Dorong Perusahaan Kelapa Bangun Kemitraan dengan BUMDES
Turut juga mendampingi Anggota DPR RI Abdul Wahid Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, Wakil Ketua Komisi 1 Muammar Armain, Wakil Ketua Komisi IV Padli Sofyan dan Anggota Komisi II Aditya Ramdhan Putra
INOVIZKA.COM, INHIL- Dalam upaya menggesa solusi persoalan kelapa masyarakat yang menjadi sektor utama penghasilan masyarakat, Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid kembali melakukan kunjungan kerja ke Perusahaan Kelapa PT. Inhil Sarimas Kelapa (ISK) yang ada di Kecamatan Kempas, Senin (23/12/19).
Kehadiran Abdul Wahid di PT. ISK disambut oleh Asisten General Menejer (GM) beserta tim menejemen perusahaan. Turut juga mendampingi Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, Wakil Ketua Komisi 1 Muammar Armain, Wakil Ketua Komisi IV Padli Sofyan dan Anggota Komisi II DPRD Inhil Aditya Ramadhan Putra.
Pertemuan singkat tersebut selain membahas soal kelapa juga mengecek sistem pembangkit yang sudah bekerja sama dengan PLN UP3 Rengat dalam mensuplay daya listrik.
" Ya, rapat dengan pihak menejemen PT. ISK hari ini, selain ingin mengecek sistem pembangkit listriknya juga berdiskusi bagaimana mencari solusi persoalan kelapa. Kita mau dorong perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk pasokan bahan baku dan pemberdayaan masyarakat agar terampil dengan teknologi olahan di luar sektor yang diolah perusahaa," terang Abdul Wahid.
Abdul Wahid juga menyampaikan, salah satu penyebab kenapa harga bergantung pada pasar, khususnya petani selama ini sangat bergantung dengan pemilik Delevery Order (DO) dan jejaring tengkulak (Toke).
" Selama ini kenapa harga beli hasil kelapa petani murah, karena pemilik DO dan jejaring tengkulak (toke) di bawah, juga sangat berperan menekan harga beli sebenarnya perusahaan sendiri," lanjutnya.
Abdul Wahid mendorong agar mata rantai itu harus perlahan di putus dengan cara diperluas membangun kemitraan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
" Perusahaan kita minta untuk membangun kemitraan dengan pemerintah, memperluas kemitraan dengan BUMDES misalnya. Selain pasokan bahan baku terjamin juga harga dapat diakses masyarakat dan mudah dikontrol oleh pemerintah," kata Politisi PKB ini.
Pihak Menejemen melalui Asisten General Menejer (GM) Setiawan Heru menyampaikan, pihak perusahaan sangat bersedia jika pemerintah ingin membangun kemitraan dengan perusahaan.
"Tergantung Pemerintah jika ingin membangun kemitraan, kita siap saja jika dipanggil oleh pemerintah," terangnya.
Menanggapi dorongan Anggota DPR RI H. Abdul Wahid tentang keterlibatan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan teknologi olahan kelapa, pihak perusahaan bersedia untuk terlibat mendorong.
"Kita siap untuk terlibat membina dan memberdayakan masyakata untuk menguasai teknologi olahan kelapa. Misalkan olahan sabut menjadi fiber, kita siap bantu melatih teknologinya kemudian memasarkannya" terang Setiawan Heru.
Jika kemitraan dapat terbangun, tentu sangat saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah. semoga peremerintah mengambil langkah strategis.(san/tm)