PEKANBARU, INDOVIZKA.CO - Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Riau di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Rabu (18/2/2026).

Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah yang dinilai harus direspons dengan perencanaan yang lebih selektif dan tepat sasaran. Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa setiap program yang dimasukkan dalam RKPD 2027 harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, tidak ada ruang bagi belanja yang tidak produktif. APBD harus diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pendapatan daerah Riau pada 2025 tercatat sebesar Rp8,30 triliun dan hanya mengalami kenaikan tipis menjadi Rp8,32 triliun pada 2026. Kondisi ini menjadi indikator perlunya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan, termasuk mengantisipasi potensi tekanan ekonomi.

DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara program yang dirancang dan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan yang matang sejak awal dinilai menjadi kunci untuk mencegah defisit serta penyesuaian anggaran di tengah tahun.

Selain itu, DPRD mendorong agar arah pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan pandangan antara eksekutif dan legislatif. DPRD berharap, seluruh masukan yang dihimpun dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih realistis, efektif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di Riau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Riau, jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota se-Riau, serta perwakilan instansi terkait lainnya. ***