TEMBILAHAN- Terkait berita dugaan Kepala Desa (Kades) Tekulai Hulu yang memberikan surat pengunduran diri untuk semua staf kantornya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir akan memanggil Kepala Desa tersebut.

Saat ditemui awak media Rabu (11/5/22), Kepala Dinas PMD Inhil Budi N Pamungkas menyampaikan bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan atau pengaduan terkait informasi tersebut, namun sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Camat setempat untuk melakukan kroscek terkait informasi itu.

"Kita melihat dalam bentuk pengaduan belum ada, laporan belum ada, kita mengetahui melalui media, tapi hari ini surat sudah dibuat untuk melakukan pemanggilan klarifikasi, kita kroscek dari perangkatnya maupun kepala Desanya. Jika itu benar ya kita akan lakukan pembinaan, dan ini juga kita sudah sampaikan kepada Pak Camat, Pak Camat hari ini akan melakukan pembinaan dan mengkroscek apa benar itu kejadiannya," kata Budi N Pamungkas.

Budi menyebut ada aturan yang menyatakan bahwa perangkat itu tidak bisa serta merta diganti, dengan berubahnya kepemimpinan. 

"Ini bukan berarti perangkat tidak bisa di ganti. Kalau memang dia punya masalah, bisa saja tapi, lakukan dulu prosedurnya. Lakukan teguran sekali, dua kali dan tiga kali, baru itu bisa dilakukan. Dan itupun butuh proses, dibutuhkan penjaringan, penjaringan dibutuhkan rekomendasi dari Camat," tegasnya.

Ia juga mengatakan perlu diingatkan kepala Desa ini bukan berarti dia punya absolute power terhadap perangkatnya, sebagai pemimpin yang baik bagaimana dia membina perangkat yang ada.

" Ini kita tidak berbicara, mungkin si A si B mungkin timses (Tim sukses) lah bahasanya, itu dulu, ketika dia mencalonkan ketika dia sudah menang, itu tidak ada lagi, semua itu wewenang dari kepala desanya," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Kepala Desa yang memberhentikan perangkat serta merta dengan dasar tidak jelas, mungkin dalam pikiran bukan tim-nya, itu berarti pemimpin yang bisa dikatakan tidak bagus.

"Kita lihat sampai mana, kita kasi surat teguran, kepada Bupati kita laporkan, saya pernah melakukan kok dulu, teguran-teguran kepada kepala Desa. Bukan berarti Kepala Desa absolute kan, bahkan Bupati mempunyai kewenangan untuk memberhentikan sementara oleh Kepala Desa kalau memang melakukan kesalahan, jadi perlu disadari bahwa jadi  pemimpin itu berat, dengan segala macam permasalahan," pungkasnya.

 

Sumber : Siberone.com /  Editor : Fya