INDOVIZKA.COM - Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggeruduk Kantor Gubernur Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, Jumat (1/9/2023) siang.

Aksi ratusan mahasiswa beralmamater biru langit ini untuk mengkritisi kinerja tahun terakhir masa jabatan Syamsuar-Edy Natar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dinilai tak ada kemajuan.

Banyak persoalan dan permasalahan yang disampaikan massa aksi dalam unjuk rasa tersebut, mulai dari infrastruktur jalan banyak yang rusak, sistem pendidikan, kasus maling uang rakyat, PI 10 persen PHR hingga keresahan terkait merebaknya aktivitas LGBT di Bumi Lancang Kuning.

Kepemimpinan Syamsuar bersama Edy Afrizal Natar Nasutuon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sudah memasuki tahun keempat belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan infrastruktur yang layak.

"Mana perhatian pemerintah. Jalan-jalan di riau masih banyak rusak. Sudah empat tahun memimpin riau (syamsuar-edy), tapi seperti tak ada perubahan," tegas Korlap aksi, Khoirul Basar saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Gubernur Riau, Jumat (1/9/2023).

Tidak hanya lewat orasi yang disampaikan dengan tegas dan keras, kritikan soal infrastruktur juga disampaikan mahasiswa lewat tulisan dalam poster-poster yang mereka bentangkan dalam aksi unjukrasa ini.

"Empat tahun (Gubri syamsuar dan Wagubri edi natar memimpin riau) kok gitu-gitu aja," teriak mahasiswa Unri lewat pengeras suara, dilansir tribunpekanbaru,com.

Parahnya lagi menurut mahasiswa, buruknya infrastruktur di Riau masih banyak dijumpai di kabupaten kota. Sementara disisi lain pemerintah selalu berangan-angan soal pendidikan yang berkualitas.

"Kualitas pendidikan ingin tinggi. Tapi infrastruktur tidak memadai," ujar mahasiswa itu lagi.

Selain itu, ratusan yang menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau juga menyuarakan soal bobroknya dunia pendidikan di Riau.

Massa menyoroti temuan konflik korupsi jual beli bangku di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Riau Syamsuar. Praktik busuk ini terjadi setiap penerimaan siswa baru.

Pihak sekolah dengan licik menambah rombongan belajar dan meminta uang kepada orangtua calon siswa baru.

"Kami juga mendesak gubernur riau untuk menyelesaikan kasus KKN, korupsi infrastruktur terbengkalai dan kasus dinas-dinas terkait yang bermasalah di lingkaran provinsi riau," ucap perwakilan mahasiswa.

Tidak hanya itu, massa juga mendesak Gubernur Riau bersama Pemprov Riau menyelesaikan segala bentuk yang menjadi janji kampanye dan memberikan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Riau.

"Seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, Karhutla serta konflik lahan yang ada di riau," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut massa mendesak Gubernur Riau untuk menyelesaikan konflik agraria dan karhutla yang ada serta membuka kejelasan terkait konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Unri.

"Kami mendesak gubernur riau untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak yang ada di provinsi riau," sebutnya.

Selain itu, massa menuntut Gubernur Riau untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada pertamina hulu rokan serta menjamin pencairan PI 10 perse sebelum habisnya masa jabatan.

"Kami mendesak gubernur riau untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan LGBT di provinsi riau," ujarnya.

Massa juga menyuarakan soal transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah yang tinggi di Riau.

"Kami juga mendesak gubernur riau memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan Amdal yang berdampak berupa perusakan air, udara dan tanah yang ada di provinsi riau," pungkasnya.(*

Sumber : Halloriau /  Editor : F