PELALAWAN,INDOVIZKA.COM– Himpunan Mahasiswa Pelalawan Pekanbaru (HIPMAWAN) melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Provinsi Riau. Kamis(24/4/2025),menyusul insiden memalukan di Kabupaten Pelalawan, di mana siswa-siswi SMA kelas jauh harus mengikuti ujian di dalam masjid karena tidak memiliki ruang kelas.

Bagi HIPMAWAN, ini bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur. Ini adalah cermin dari pembiaran sistematis dan kegagalan mutlak Pemprov Riau dalam menjalankan amanat konstitusi dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak.

“Di mana Gubernur Riau ketika anak-anak harus menjawab soal ujian di atas sajadah, bukan di bangku sekolah? Di mana Dinas Pendidikan Provinsi ketika generasi muda harus belajar di tempat ibadah, bukan di ruang kelas?. Ini bukan sekadar kelalaian—ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan rakyat!” tegas Dhea Kurnia Insan Hasibuan, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi HIPMAWAN.

HIPMAWAN menyebut kejadian ini sebagai simbol kegagalan total pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi pengawasan, distribusi anggaran, dan keadilan sosial. Mereka menilai Pemprov Riau terlalu sibuk mengejar pencitraan dan proyek-proyek jangka pendek yang “mengilap di permukaan tapi kosong di dalam”.Cetusnya.

"Kami tidak butuh seremoni seremonial. Kami tidak butuh pidato-pidato tentang visi Riau Emas atau Pelalawan Emas 2045. Jika hari ini saja anak-anak kami masih dibiarkan belajar di masjid karena tak ada gedung sekolah, mimpi-mimpi itu hanya omong kosong elit birokrat!”

HIPMAWAN menantang Pemprov Riau untuk turun langsung ke lapangan, meninjau lokasi-lokasi krisis pendidikan di Pelalawan.Berhenti menyembunyikan kegagalan mereka di balik laporan-laporan formal yang manis di atas kertas.

“Kami tahu data bisa dimanipulasi. Tapi fakta di lapangan tidak bisa dibohongi. Anak-anak kami tidak butuh statistik, mereka butuh meja, papan tulis, dan gedung sekolah!”

Lebih lanjut, HIPMAWAN menuntut audit anggaran pendidikan provinsi, serta mendesak DPRD Riau membentuk panitia khusus (Pansus),untuk menginvestigasi apakah ada penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan ketimpangan pendidikan ini dibiarkan terus terjadi.

"Jika Pemprov tidak segera bertindak, maka kami akan turun ke jalan. Kami akan angkat isu ini ke tingkat nasional. Karena pendidikan bukan milik elite, pendidikan adalah hak rakyat, dan kami tidak akan diam melihatnya diinjak-injak," tegas Dea Kurnia Ihsan.