Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Kontrak Kerja Ratusan THL DLHK Pekanbaru Tidak Diperpanjang, Diumumkan Hanya Lewat Pesan Whatsapp
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/cakaplah_ygssg_63108.jpg)
PEKANBARU (INDOVIZKA) - Kontrak ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru tidak diperpanjang untuk tahun 2021 ini. Sebab, kegiatan yang biasa dikerjakan THL ini sudah ditiadakan.
Mirisnya lagi, pengumuman penghentian kontrak THL tersebut hanya diumumkan melalui pesan Whatsapp oleh Kepala Dinas DLHK Pekanbaru Agus Pramono tengah malm.
"Yth seluruh anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Retribusi Lingkungan. Sehubungan telah berakhirnya masa kontrak kerja 31 Desember 2020. Maka terhitung 1 Januari 2021 seluruh THl retribusi Lingkungan tidak diperpanjang lagi kontrak nya karna dilakukan evaluasi. Sy selaku Kadis DLHK mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Trims," tulis Kadis DLHK Agus Pramono kepada para THL melalui pesan Whatsapp terkait mengakhiri kontrak kerja.
Sementara itu, Kepala DLHK Kota Pekanbaru Agus Pramono menyebut, kegiatan THL yang tidak ada lagi ada di bagian Gakkum atau penegakan hukum dan penarikan retribusi sampah.
"Gakkum itu kan pada prinsipnya penegak Peraturan Daerah. Penegak Perda itu kan ada di Satpol," kata Agus, Jumat (1/1/2021).
Lanjutnya, Gakkum itu jumlahnya cukup besar, ada 120 orang. Menurutnya tidak efektif. "Saya kan ada Kasi Gakkum, nanti berkoordinasi dengan Satpol PP dalam operasi penegakan peraturan daerah yang ada di DLHK. Untuk Gakkum nanti cukup beberapa ASN dan staffnya beberapa orang cukup," jelasnya.
Sedangkan untuk pemungutan retribusi, yang lingkungan saat ini ditiadakan, lantaran DLHK akan membentuk UPTD penarikan retribusi. UPTD ini nantinya akan ada di setiap kecamatan. Jumlah THL untuk pemungutan retribusi ini mencapai 318 orang.
"Nantinya, UPTD berkoordinasi dengan forum RTRW. Menurut saya efektif diambil RT RW karena warga mereka. Menurut saya lebih efektif kita membentuk UPTD dan kerjasama dengan Forum Komunikasi RTRW," kata dia.
Ketika kegiatan retribusi tidak ada lagi, maka THL yang biasanya bertugas memungut retribusi tidak diperpanjang. Sama haknya dengan Gakkum yang sudah tidak ada kegiatan lagi. "Kita berkoordinasi dengan Satpol, artinya saya tidak perlu THL banyak," jelasnya.
Kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di DLHK. Ketika OPD tidak lagi memiliki kegiatan yang dikerjakan oleh THLnya, maka THL itu tidak bisa dipekerjakan lagi.
"Bukan hanya DLHK. Semua THL itu pasti kontraknya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Otomatis dia terhenti. Makanya saya kasi tahu kontraknya tidak diperpanjang, supaya kerjanya terhenti karena tidak ada kegiatan," jelasnya.
Berita Lainnya
Pj Gubri SF Hariyanto Ajak Masyarakat Bahu Membahu Bangun Riau
Pemkab Siak Beri Perhatian Khusus Kepada Penyandang Disabilitas
Sekolah di 32 Kelurahan Zona Merah Pekanbaru Ini Dilarang Buka, Kepsek Nekat Bakal Dievaluasi
KONI Riau Harapkan Tim Sepakbola Pelatda Porwil Lolos PON Aceh-Sumut
Kontrak Tak Diperpanjang, Penyapu Jalan Datangi Rumah Anggota DPRD Pekanbaru
Polres dan Pemkab Rohul Semprot Disinfektan Skala Besar di Jalanan Pasir Pengaraian
Pekanbaru Masih Banjir, PUPR Sebut Sudah Terapkan Masterplan
Ajak Pelajar Lawan Hoaks di Media Sosial, Kominfo Gelar Webinar di Kota Dumai
Pedagang Keluar Gedung, Disperindag Minta Satpol PP Tertibkan Pasar Kaget
Insentif Penggali Kubur Pasien Covid-19 Belum Dibayar
Peresmian Nadhira Napoleon Dinilai Langgar Prokes, DPM Unilak: Harus Disanksi Tegas
Berangkat Mandiri, Gubernur Riau Lepas 420 Atlet ke FORNAS di Palembang