INDOVIZKA.COM - Perseteruan antara Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mendapat sorotan pimpinan DPRD Riau. Dewan meminta gubernur dan wakilnya mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto. Menurutnya, persoalan yang dipicu gara-gara jumlah dana yang tidak sama disalurkan ke masjid saat Safari Ramadan antara Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, tidak seharusnya terjadi.

DPRD Riau menyarankan penyaluran dana bantuan yang bersumber dari CSR Bank RiauKepri Syariah itu disesuaikan dengan komitmen awal. Kalau gubernur Rp50 juta dan wakil gubernur Rp50 juta, maka seharusnya disalurkan sesuai ketentuan dan kesepakatan awal.

"Yang berhak menyalurkan, yang berhak memploting, yang berhak menentukan siapa penerima CSR ini ya Pemprov Riau. Dalam hal ini tentu Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Hardianto, Senin (10/04/2023).

Perlu diingat, kata politisi Gerindra itu, gubernur dan wakil gubernur satu paket. Dalam pemilihan lalu tidak akan ada gubernur, kalau tidak ada wakil gubernur. Artinya mereka berpasangan satu paket.

"Negeri ini milik kita bersama. Hak pengelolaan dan amanah dititipkan masyarakat Riau itu diletakkan kepada gubernur dan wakil Gubernur. Artinya bersama-sama," kata dia.

Lebih lanjut Hardianto mengatakan, mau Gubernur, Wakil Gubernur atau pejabat lain, ini adalah CSR yang harus disalurkan agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau.

"Saya pikir antara Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal pendistribusian CSR ini tidak perlu pembedaan, Gubernur sekian, Wakil Gubernur sekian. Karena toh sudah dibungkus dari awal bersama dengan BRK, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur di luar Pekanbaru Rp50 juta, di dalam kota Pekanbaru Rp25 juta. Serahkan saja, toh ini juga untuk masyarakat Riau," paparnya.

Ia tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Ia ingin Pemprov Riau menjalankan saja sesuai dengan komitmen awal. Jangan hanya gara-gara masalah politik, masyarakat jadi rugi.

Lanjut Hardianto, sebagai pemimpin yang bijak, gubernur harusnya protes duluan kalau wakilnya mendapat perlakukan tidak adil. Itu baru hebat. Bukan malah sebaliknya.

"Kalau ini dibiarkan terus, kita malu. Jadi saya memaklumi rasa kekecewaan yang dialami Wakil Gubernur dan mudah-mudahan ada itikad baik semua pihak untuk memperbaiki ini," kata dia.

Sumber : Cakaplah /  Editor : fy