Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
TINJAU PLTD PANGKALAN BATANG, WABUP BAGUS BERHARAP KABEL LISTRIK BAWAH LAUT SEGERA TEREALISASI
BENGKALIS, INDOVIZKA.COM - Bupati Bengkalis diwakili Wakil Bupati H. Bagus Santoso berharap proyek kabel listrik bawah laut yang telah dijanjikan pihak PLN pusat supaya segera direalisasikan pada tahun 2025.
Harapan ini, disampaikan dihadapan Manajer UP III Dumai Manihar Hutajulu dan Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bengkalis Muhammad Ashqolany, saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Pangkalan Batang, Kamis 5 Juni 2025.
Bagus meminta kepada pihak PLN pusat maupun BUMN supaya menyetarakan listrik Kabupaten Bengkalis dengan pusat, sesuai dengan janjinya tahun ini akan diterapkan di Pulau Bengkalis kabel listrik bawah laut.
"Hari ini juga kita Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menyurati Menteri BUMN supaya segera merealisasikan kabel listrik bawah laut. Kami menagih janji pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN bahwasanya setiap warga Indonesia berhak mendapat aliran listrik yang memadai. Sementara Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini penyaluran listriknya masih menggunakan diesel. Sesuai dengan pernyataan PLN pusat bahwa penggunaan listrik diesel sudah kuno. Kami tidak ingin Negeri Junjungan ini listrik kuno. Mohon disampaikan permintaan kami kepada PLN pusat dan Menteri BUMN,"tegas Bagus.
Bagus menambahkan, bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut kehadiran kabel listrik bawah laut, Pemkab Bengkalis sudah membangun Gardu di Desa Buruk Bakul.
"Artinya kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah siap, hanya menunggu pihak PLN pusat untuk merealisasikan kabel listrik bawah laut,"ujar Bagus kepada Manajer PLN Dumai.
Hingga hari ini, lanjut Bagus kerja sama Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama pihak PLN terus terjalin dengan baik.
"Untuk itu kami berharap kepada pihak PLN Bengkalis terus memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada warga kami. Kami juga minta kompensasi, jika itu ada regulasinya.
Sementara itu, Manajer UP III Dumai Manihar Hutajulu menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan preventif atau pencegahan terhadap pemeliharaan mesin yang ada di pulau Bengkalis, tepatnya di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Pangkalan Batang.
"Kita berharap dengan penambahan mesin nantinya, penyaluran listrik pulau Bengkalis kembali normal, saat ini 2 unit mesin dari Medan lagi perjalanan menuju ke Bengkalis. Untuk itu kami minta Pemerintah Kabupaten Bengkalis supaya bisa mengkawalkan supaya mesinnya segera tiba di Pulau Bengkalis,"ungkapnya.
Manihar menargetkan jika tidak ada halangan tanggal 16 Juni 2025 ini, kelistrikan di Pulau Bengkalis kembali normal.
"Kami mohon maaf kepada seluruh pelanggan di Pulau Bengkalis atas tidak kenyamanan penyaluran listriknya, karena kami sedang berusaha keras untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik,"ucapnya
Manihar menjelaskan bahwa terkait kompensasi memang ada regulasinya, namun berlaku apabila terjadi dalam satu bulan 7 kali mati lampu, dan lama durasinya selama 7 jam, maka akan diterapkan dispensasi sesuai dengan peraturan berlaku.
Turut mendampingi Wabup kala itu, Camat Bengkalis, Kades Pangkalan Batang, Ketua BPD Desa Pangkalan Batang dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. (Kom/Demo)
.png)

Berita Lainnya
Seorang Remeja Nekat Lempar Petasan ke Polisi
Intensitas Hujan Tinggi Hitungan Jam Air Meluap, Tim BPBD Kampar Turun Pantau Kondisi dan Imbau Masyarakat Agar Waspada
Polres Inhil Perketat Pemeriksaan Arus Balik di Pos Penyekatan Lintas Timur
Selama Ramadan Kasus Covid-19 di Rohul Meningkat Gila-gilaan
Gubri Syamsuar Harap Pelantikan PWI Riau Tingkatkan Profesionalitas Wartawan
Jelang Peluncuran BRK Syariah 22 Agustus, Ini Kata DPRD Riau
Vaksinasi 2.300 Tenaga Kesehatan di Pekanbaru Tertunda
Istri Hilang, Suami Janji Beri Uang Tunai Rp75 Juta Bagi yang Menemukan
Ansar Pertanyakan Angka Rancangan Perubahan APBD Kampar, Paripurna Terhenti
Konversi BRK Syariah Dapat Pujian dari Organisasi Liga Muslim Dunia
16 Jabatan Pemprov Riau Kosong, Pengamat: Bisa Ganggu Roda Pemerintahan
Sekolah Belajar Tatap Muka Wajib Terapkan SOP Prokes