BENGKALIS,INDOVIZKA.COM – Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menggelar silaturahmi dan audiensi bersama organisasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bengkalis, (Jumat-12-9-2025). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Dishub Bengkalis dan dipimpin langsung Kepala Dinas Perhubungan, Muhammad Adi Pranoto didampingi Kabid Pelayanan Edi Kurniawan serta pejabat terkait.

Audiensi dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa, di antaranya PMII, GMNI, HMI, HIMAPERSIS serta BEM Politeknik Negeri Bengkalis. Sejumlah usulan disampaikan dalam forum tersebut, antara lain pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar pengelolaan lebih profesional, pembentukan satgas gabungan Forkopimda bersama mahasiswa untuk mengawasi pungli dan penyerobotan antrian serta pembuatan posko pengaduan masyarakat di pelabuhan.

Kepala Dishub Bengkalis, Muhammad Adi Pranoto menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga armada kapal Roro yang beroperasi melayani masyarakat. Ia mengakui praktik penyerobotan antrian masih kerap terjadi, terutama pada jam sibuk.

Ket Foto: Kepala Dishub Bengkalis, M. Adi Pranoto Di Dampingi Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana Alias Iyan Kancil Menerima Audiensi Dari Aliansi Mahasiswa

Menurutnya, permasalahan utama layanan Roro mencakup empat hal, yakni etika pengguna dan petugas, sistem penjualan tiket, kekurangan armada serta harga tiket yang murah.

“Dishub akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pembentukan tim satgas di pelabuhan Roro, termasuk DPRD guna mencari solusi dan mempertimbangkan regulasi yang dapat mengatasi persoalan ini. Untuk sistem e-tiketing akan dilakukan secara terbuka” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Bengkalis sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD, Rindra Wardana alias Iyan Kancil. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya transparansi informasi terkait jadwal doking kapal Roro.

“Jadwal doking harus diumumkan sejak awal, mulai tanggal kapal masuk hingga selesai doking, sehingga masyarakat bisa bersiap. Jadwal keberangkatan kapal juga perlu dipublikasikan agar pengguna jasa Roro yang sudah memesan tiket dapat menyesuaikan waktu keberangkatan,” tegasnya.

Rindra juga menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pembentukan Satgas di pelabuhan Roro. “Kita akan coba membahas usulan ini di DPRD dan berupaya membuat peraturan yang lebih jelas agar penyerobotan antrian di pelabuhan dapat dihentikan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul Sahputra menilai praktik penyerobotan antrian sudah berlangsung lama dan meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal itu tidak hanya merugikan pengguna jasa yang tertib tetapi juga berpotensi memicu ketegangan antar pengendara.

“Kami berharap Dishub dan DPRD segera merumuskan regulasi dengan sanksi tegas agar tercipta suasana tertib dan teratur di pelabuhan Roro,” ucapnya. #Demo

Sumber : indovizka.com /  Editor : demo