Pilihan
Gubri Minta Dewan Hakim MTQ XL Riau Taati Kode Etik dan Jaga Profesionalitas
BAGANSIAPIAPI - Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan dewan hakim MTQ memiliki kode etik dan pedoman penghakiman yang tentunya harus ditaati oleh seluruh hakim.
"Kode etik inilah yang harus terus diikuti, agar selama penyelenggara MTQ bisa menjaga profesionalitas, sesuai dengan kompetensi masing-masing," kata Syamsuar dilansir mcr, Minggu (24/7/2022).
"Kami berharap pelaksanaan MTQ XL Riau tidak hanya sekedar ajang meraih juara, namun juga sebagai sarana dakwah dan penyebaran ukhuwah Islamiyah," tambahnya.
Syamsuar menekankan agar kesucian ajang MTQ XL Riau ini dapat dijaga, tidak mengotorinya dengan cara-cara yang tidak baik dalam rangka untuk mendapatkan juara.
Ia berharap juara yang nantinya lahir memang benar-benar menjadi juara karena kemampuannya sendiri, dengan begitu kebanggaan akan MTQ ini bisa terus didengungkan untuk membawa nama baik Riau pada MTQ nasional yang dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang di Kalsel.
Pada kesempatan itu, Gubri juga mengucapkan selamat kepada seluruh dewan hakim dan seluruh anggota majelis hakim yang baru saja dilantik
"Kami mendoakan semoga bapak ibu sekalian dan juga pelaksanaan MTQ di Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan dalam keadaan sukses dan lancar sebagaimana menjadi harapan kita semua," pungkasnya
.png)

Berita Lainnya
Bupati Inhil Letakkan Batu Pertama RKB Ponpes Babussalam Desa Nyiur Permai
Rengat Pertahankan Juara Umum MTQ Kabupaten Inhu
Bupati Inhil Buka MTQ ke-53 Tingkat Kabupaten 2023 di Kecamatan Kemuning
Haji Tahun 2023 Pendamping Mahram Ditiadakan
Inilah 6 Pembatal Puasa Menurut Mazhab Syafi'i
Kuota Haji Riau 2025: Pekanbaru Terbanyak, 252 Jamaah Lansia Dapat Prioritas
DPRD Riau Minta Pemerintah Juga Kawal Biaya Haji
Dilepas Bupati dan Wabup Kampar, CJH Sudah Tiba Sore Tadi Waktu Arab Saudi
3 Keutamaan Membaca Al-Kahfi di Hari Jumat
221 Jemaah Umroh Asal Riau Berangkat ke Arab Saudi
Ustaz Abdul Somad Sebut RUU HIP Kerdilkan Pancasila
Arab Saudi Tetapkan Idul Adha 9 Juli 2022, Berbeda Dengan Pemerintah Indonesia