PEKANBARU - "Selamat kepada seluruh anggota PPK terpilih, jangan lupa bangun sinergi dengan pemangku kepentingan mengingat pemilihan ini adalah milik bersama," kata Anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto saat menghadiri pelantikan anggota PPK di Rokan Hulu, Sabtu (29/2/2020).

Untuk pelantikan PPK di sembilan kabupaten/kota, KPU hanya membagi tugas guna menghadiri lima daerah, mengingat anggota KPU Riau hanya lima orang, ditambah satu sekretaris. Pada kesempatan ini, Abdurahman ditugasi ke Kepulauan Meranti, Firdaus di Bengkalis, Joni Suhaidi di Indragiri Hulu, dan Sekretaris KPU Rudinal, di Pelalawan dan Nugroho Noto Susanto di Rohul. Sementara Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir, mendapat tugas menghadiri acara Rakornas divisi logistik di Bogor, tidak dapat menghadiri pelantikan anggota PPK.

Nugroho Noto Susanto, yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, KPU Provinsi Riau mengatakan, dari sembilan sembilan kabupaten/kota se- Riau yang menyelenggarakan pemilihan 2020, terdapat 116 kecamatan. Sedangkan satu kecamatan terdapat lima anggota PPK, sehingga totalnya 580 anggota PPK.

"116 kecamatan tersebar di Bengkalis 11 kecamatan, Dumai tujuh, Indragiri Hulu 14, Kuantan Singingi 15, Kepulauan Meranti sembilan, Pelalawan, Rokan Hilir 18, Siak 14 , dan Rokan Hulu 16 kecamatan," terangnya dikutip dari antarariau.

Nugi demikian sapaannya meminta kepada seluruh anggota PPK untuk menjaga integritas dan netralitas. Integritas menurut Nugi tidak hanya terkait kemampuan dan kecakapan mengawal praktik pemilu di tingkat kecamatan, namun juga mampu menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu baik di dalam kantor maupun di luar kantor.

Nugi memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran integritas yang telah dinyatakan bersalah dan dipecat. Di antaranya adalah pelanggaran berupa mengubah hasil rekap di tingkat kecamatan ketika pemilu 2019 lalu.

"Jenis pelanggaran ini, khusus di Provinsi Riau setidaknya terdapat di tiga PPK yang berada di tiga kabupaten. Siapapun yang melakukan tindakan nekat seperti itu pasti akan ketahuan, dan akan ditindak tegas," katanya.

Nugi juga menyontohkan kasus moral berupa perselingkuhan yang terjadi di Kota Yogyakarta yang melibatkan salah satu anggota KPU Kota Yogyakarta dan anggota PPK. DKPP membuat putusan tegas berupa pemberhentian tidak hormat.

Nugi selanjutnya meminta kepada seluruh Anggota PPK mulai hari ini untuk membaca aturan yang terkait pemilihan Bupati/Wakil Bupati 2020. Tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah seleksi PPS. namun yang mendesak adalah pembentukan sekretariat PPK.

Nugi memberi arahan agar PPK se-Rokan Hulu segera berkoordinasi dengan Kecamatan, dan Konsultasi dengan KPU Kabupaten mengingat PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan ke -3 nama ke sekretariat daerah Pemkab Rokan Hulu untuk ditetapkan satu sekretaris, dan juga mengusulkan empat nama untuk ditetapkan dua staf PPK.

Sekretaris dan staf ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati, dan dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu. Proses tersebut berlangsung paling lambat tujuh hari setelah pelantikan anggota PPK.

"Kepada anggota PPK diminta agar bekerja keras dengan sungguh-sungguh, menjaga kekompakan, dan menjaga kehormatan lembaga KPU," pungkasnya.

Sebagai penutup Nugi menyampaikan bahwa target nasional partisipasi pemilih pada pemilihan serentak 2020 adalah 79 persen. Sebagai gambaran, pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih di Rokan Hulu mencapai 87 persen sedangkan di levelProvinsi Riau mencapai 84 persen. Namun tantangan pilkada berbeda dengan pemilu. Pada pilkada 2015 lalu, partisipasi pemilih di Rokan Hulu hanya mencapai 71 persen. jika itu menjadi tolak ukur, diperlukan 8 persenlagi untuk mencapai 79 persen.