INDOVIZKA.COM - Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby memastikan tidak ada ruang untuk melakukan pemotongan terhadap Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuansing.

Hal ini disampaikan Plt Bupati dalam pidatonya yang dibacakan Sekdakab Kuansing, Dedi Sambudi pada rapat paripurna DPRD dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPj Pemkab Kuansing 2022, Senin (8/5/2023).

Sebelumnya fraksi Golkar menyoroti dan mempertanyakan tentang adanya kebijakan Plt Bupati Kuansing yang melakukan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen.

Bahkan terkait isu kebijakan ini, Plt Bupati Kuansing yang juga politisi Gerindra ini dilaporkan ke Kejati Riau.

Terkait hal itu dalam penjelasan Plt Bupati, sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah, sistem pembayaran keuangan daerah sudah menggunakan transaksi non tunai dan sudah dilakukan sejak 2017 lalu sesuai intruksi presiden No 10 tahun 2016.

Dengan demikian kata Plt Bupati, dipastikan tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan pemotongan.

Sedangkan terkait imbauan bagi ASN untuk berinfaq dan sadaqah secara sukarela dan tidak mengikat, dikatakan Plt Bupati, penggunaannya untuk fasilitas masjid/musala, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber : Halloriau /  Editor : fy