Pilihan
PGSR Keluhkan Soal Kesejahteraan, Ini Kata DPRD Riau
INDOVIZKA.COM - Pengurus Persatuan Guru Swasta Riau (PGSR) mengeluhkan nasib para guru swasta kepada Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi. Mereka mengeluhkan kurangnya kesejahteraan bagi para guru swasta ini.
Ketua PGSR Sebastian Koti mengatakan, selama ini guru swasta terkesan dinomorduakan oleh pemerintah. Sehingga terlihat sekali ketimpangan kesejahteraan antara guru di sekolah negeri dan swasta.
"Tunjangan yang kami terima cuma beberapa kali dan terakhir itu waktu Gubrinya masih Rusli Zainal,” kata Sebastian, Senin (22/5/2023).
Ia berharap, aspirasi mereka bisa disampaikan ke pemerintah oleh DPRD Riau. Dia yakin, DPRD Riau bisa menjadi tempat para guru swasta menitipkan harapan.
Menanggapi itu, Husaimi Hamidi menyebut, bersedia memperjuangkan permintaan para guru swasta ini. Ia paham bagaimana mengelola sekolah swasta dan yang dialami guru swasta, lantaran Ia pernah memiliki sekolah swasta.
"Saya waktu masih muda dulu, saya tahu susahnya bangun sekolah swasta yang operasionalnya memang bergantung ke siswa," kata Husaimi.
Menurut Husaimi, nasib para guru swasta memang harus diperjuangkan.
"Kalau tidak ada aturan, ya kita buat payung hukumnya. Insya Allah jika kita bersama, ini bisa kita wujudkan," kata dia.
.png)

Berita Lainnya
5 Poin Penting Aturan Baru PTM dalam SE Mendikbudristek
Perubahan Sistem Pendidikan Selalu Korbankan Siswa
PGRI Batalkan Nama Rusli Zainal Jadi Sebutan Gedung Guru
Academics TV dan CID UIN Suska Riau akan Gelar Webinar Penanganan Aksi Terorisme
Kemendagri Dukung Sekolah Pakai Dana BOS untuk Cegah Covid-19
Nadiem Makarim : Informasi Juli Mulai Sekolah Adalah Hoaks
Pimpin Upacara Apel Pagi, Wabup Inhil himbau Siswa-Siswa SMA 1 Tembilahan Jauhi Narkoba
Siswa Baru Yayasan Nurul Huda Sungai Pinggan Ikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
Nadiem Sebut Dunia Tak Butuh Penghafal, Ustadz Fauzan: Tapi Tuhan Butuh
Academics TV dan CID UIN Suska Riau akan Gelar Webinar Penanganan Aksi Terorisme
Dewan Pendidikan : Segera Bentuk Satgas Covid-19 di Sekolah
Empat Provinsi Tunda Pelaksanaan UN SMK