JAKARTA, INDOVIZKA - Menyambut Hari Pers Nasional 2025, Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar diskusi bertajuk “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Emas Indonesia” di Kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Diskusi ini diisi oleh sejumlah narasumber kompeten. Mereka adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi; dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diwakili Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang merangkap sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Ermia Sofiyessi.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber yaitu pegiat dapur umum masyarakat Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze.

Pemimpin Redaksi Akurat.co, Aldi Gultom, berperan sebagai moderator dalam acara yang didukung oleh Yayasan Gardu 08 Indonesia, Bank BRI, dan Dompet Dhuafa ini.

Dalam diskusi, Hasan Nasbi mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) adalah program strategis dan menjadi wajah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasan menyebut, keberlangsungan program MBG ternyata memberikan sejumlah dampak positif bagi para pelajar. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya diantara pelajar.

Berdasarkan peninjauan langsung di sejumlah daerah, Hasan menemukan fenomena dimana banyak anak-anak yang mau belajar untuk mengantri hingga banyak sekolah yang kemudian menyediakan tempat cuci tangan.

“Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antri untuk mengambil makanan, mungkin kalau nggak ada ini, anak-anak nggak akan belajar antri, dan ini didesa-desa,” ucap Hasan.

“Anak anak belajar membawa alat makan , tapi kalau dia nggak bawa makan, dia harus cuci tangan, jadi sekolah yang awalnya nggak menyediakan tempat cuci tangan, jadi menyediakan tempat cuci tangan,” sambungnya.

Bahkan, Hasan mengatakan, adanya program MBG membuat banyak anak Indonesia yang kini menjadi menyukai sayuran.

“Kemudian anak-anak yang awalnya nggak suka makan sayur, jadi suka makan sayur, karena ada temannya yang makan sayur,” ucap Hasan.

Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun 2025.

Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3000 paket MBG. Sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat untuk tahun ini.

“Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5000 SPPG, nah itu kalau dikali 3000 ada 15 juta dengan anggarann Rp 71 triliun,” ujar Yessi.

Terkait dengan pelaksanaan program MBG, Yessi menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.

Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal ini juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.  

“Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tapi untuk suplainya mohonlah dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3000 ribu telur untuk 1 SPPG, karena 3000 penerima,” ujarnya.

“Bisa tidak 3000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan,” sambung Yessi.

Menambahkan, pegiat dapur umum dan Tokoh Masyarakat Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat. Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.

“amankan perut rakyat, kalo perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Dan terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar,” ucap Johanes.

Johanes lantas mengapresiasi kepekaan Presiden Prabowo Subianto dalam memahami apa yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Ia menyadari bahwa pelaksaaan MBG masih belum sempurna, tapi menurutnya ini adalah suatu proses yang sudah sesuai dengan jalan untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Kita nggak bisa sulap, tapi kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mulai menyuarakan kesadaran kita untuk melihat Indonesia secara konkret,” ucapnya.

Johanes menyadari bahwa persoalan gizi ini tidak mampu diselesaikan dalam waktu singkat. Menurutnya, ini juga bukan persoalan yang mudah. Karena itu, ia mengapresiasi Prabowo karena sudah berani dan bersedia untuk memulainya.

“Lima tahun tidak cukup untuk membangun konstruksi Indonesia bergizi. Kita sedang berusaha untuk membalik piramida konstruksi sosial masyarakat kita, dimana yang besar sejahtera begizi itu banyak di atas. Sementara yang kurang bergizi itu kurang di bawah,” ungkapnya. ***