KAMPAR, INDOVIZKA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (9/4/2025).

Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kampar dipimpin langsung Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi didampingi wakil ketua Iib Nursaleh, Sunardi serta dihadiri oleh para anggota dewan, jajaran Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Sementara itu dari Pemerintah dihadiri langsung Bupati Kampar, Ahmad Yuzar S.Sos., MT bersama Wakil Bupati Kampar, Misharti S.Ag., M.Si.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan secara rinci capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024, mencakup aspek pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai tantangan dan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

"LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ahmad Yuzar dalam pidatonya.

Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, dalam arahannya menyampaikan bahwa LKPJ yang disampaikan akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD melalui panitia khusus, sebelum memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan Kabupaten Kampar.

DPRD Soroti Beberapa Isu Penting

Terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, Anggota DPRD Kampar menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Fraksi yang sudah ditunjuk, salah satunya yakni dari Fraksi partai PPP PKS.

Dalam penyampaiannya, fraksi PPP PKS menerima LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PPP PKS DPRD Kampar, Hendri pada saat rapat paripurna DPRD Kampar berlangsung.

"Tentunya dari fraksi PPP PKS berpendangan pada prinsipnya kami menerima hasil keterangan LKPJ Bupati, tapi ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama tentu dalam hal ini tujuannya kepada pemerintah daerah," ujar Hendri.

Selain persoalan tunda bayar yang sudah dijanjikan Bupati untuk segera diselesaikan jelang pertengahan tahun ini, permasalahan gaji (honor) para guru PDTA yang masih belum dibayarkan juga menjadi perhatian serius Fraksi PPP PKS DPRD Kampar.

"Kita berharap agar soal tunda bayar ini walaupun sudah dijanjikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah ini sebuah harapan bagi dunia kontraktor agar pertengahan tahun ini segera diselesaikan, begitu juga dengan gaji (honor) guru PDTA yang masih belum dibayarkan dan ini tentunya menjadi perhatian kita bersama," jelas Hendri.

Di sisi lain Fraksi PPP PKS juga menyoroti adanya Plt Kepala Desa yang ditunjuk tidak berdomisili di daerah tersebut, sehingga menganggu pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian, masih banyaknya jalan menuju desa wisata yang belum memadai atau mendapat bantuan perbaikan. Salah satunya menuju desa wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang notabene dekat dengan Kota Pekanbaru.

Tak kalah menarik untuk dicermati Fraksi PPP PKS juga menyoroti masih banyaknya Plt Kepala Sekolah yang dirasa cukup berdampak pada pencairan dan pengunaan dana BOS yang dapat menganggu roda pendidikan di tingkat menengah dan dasar.

"Kita berharap agar seluruh pandangan fraksi PPP PKS dapat ditelaah satu per satu oleh pemerintah daerah sehingga ada jawaban dan solusi yang konkret untuk kemajuan Kabupaten Kampar yang kita cintai," tuturnya.
Tuntaskan Tunda Bayar.

Di tengah keresahan para rekanan pelaksana kegiatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan kegiatan yang mengalami tunda bayar tahun anggaran 2024 akan diselesaikan pembayarannya pada tahun 2025.

Hal itu disampaikan Ahmad Yuzar dalam rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar tahun anggaran 2024, Rabu (9/4/2025) di gedung DPRD Kabupaten Kampar.

Meskipun Yuzar optimis kegiatan tunda bayar sebesar Rp63 miliar tersebut, namun seluruh fraksi di DPRD dalam laporan pandangan umum fraksi-fraksi tetap mendesak agar Bupati Kampar segera menyelesaikan tunda bayar kegiatan tahun 2024.

Sebab, menyangkut hajat hidup masyarakat. Baik Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi PKB maupun Fraksi PPP/PKS menyampaikan hal yang sama.

Dalam pidato laporan LKPj 2024 Ahmad Yuzar mengakui, pada tahun anggaran 2024 terjadi turbulensi anggaran karena disebabkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa disalurkan kepada Pemkab Kampar tepat waktu.

"Ada Rp63 miliar tunda bayar dan Alhamdulilah saya bersama Ibu Wakil Bupati dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait sejak kami mulai masuk kerja, setelah kami dilantik tanggal 20 Februari dan mengikuti retret, setelah itu langsung kami kerjakan APBD. Kami bahas bersama bagaimana mencari solusi menyelesaikan tunda bayar di samping melaksanakan perintah pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Recofusing Aggaran. Secara maraton kami sudah dapat angka. Insyaallah tunda bayar Rp63 miliar akan dibayar 2025," tegas Yuzar.***(ADV/Rif)

Sumber : indovizka.com /  Editor : Arif