PEKANBARU, INDOVIZKA.COM- Komisi IV DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Kamis (18/6/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti realisasi kegiatan BPBD selama semester pertama tahun 2025 serta mempertanyakan kesiapan menghadapi potensi bencana di musim kemarau yang diperkirakan segera tiba.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau, Darmalis, SE, menegaskan pentingnya langkah antisipatif yang konkret dari BPBD mengingat Riau kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau.

“Kami ingin tahu sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan di semester pertama ini, dan apa saja langkah yang telah dipersiapkan BPBD menghadapi musim kemarau yang rawan karhutla,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Zulhendri. Dia menekankan pentingnya mengetahui kegiatan yang telah dan belum berjalan di semester pertama tahun anggaran 2025

“Kita ingin mengetahui kegiatan kita di tahun 2025 ini. Karena saat ini sudah bulan Juni. Sebentar lagi akan masuk ke perubahan anggaran. Jadi kita harus tahu apa prioritas kita,” ujar Zulhendri. 

Susana rapat dengar pendapat di ruang komisi 4 DRPD Provinsi Riau yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau, Darmalis, SE

Muhtarom juga menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota. Ia berharap ada alur komando yang lebih jelas agar penanganan bencana bisa lebih responsif. “Badan ini menjadi bagian penting dalam menyelamatkan daerah kita. Beban kerjanya berat, tapi anggarannya masih terbatas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Edi Afrizal selaku Kepala BPBD provinsi Riau menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2025, pihaknya menjalankan tiga program utama, yaitu program penunjang urusan oemerintahan daerah Provinsi, program penanggulangan bencana dan program pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran.

"Hingga akhir Mei 2025, BPBD mencatat realisasi fisik sebesar 53,01 persen dan realisasi keuangan sebesar 42,53 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam menjalankan program kerja secara efektif dan efisien,"ujarnya.

Komisi IV meminta BPBD segera melaporkan rencana aksi konkret dalam menghadapi musim kemarau, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran demi meminimalisir risiko bencana di Provinsi Riau. (Fd)

Sumber : indovizka.com /  Editor : F.Dayun