Tim verifikasi yang bertugas menata desa ini harusnya dibentuk oleh Bupati. Mestinya Dinas PMD 'jemput bola' dalam hal penyusunan tim verifikasi. Baru lah nanti disetujui atau di-SK-kan oleh Bupati," terang Muammar, Wakil Ketua Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil itu.

Muammar mengatakan, pemekaran desa saat ini membutuhkan proses yang cukup panjang dan relatif rumit. Jika sebelumnya, pemekaran hanya memerlukan rekomendasi setingkat Bupati dan Gubernur, sekarang rekomendasi harus diajukan sampai ke tingkat menteri, yakni Menteri Dalam Negeri hingga mendapatkan persetujuan.

Muammar berkomitmen untuk mengevaluasi kemandekan yang terjadi dalam proses pemekaran desa di Kabupaten Inhil. Dia mengatakan, pihaknya akan melayangkan panggilan kepada Dinas PMD guna meminta tindak lanjut rencana pemekaran desa.

"Wajib bagi kita untuk mendukung penataan atau pemekaran desa ini. Sebab, dari sisi syarat dan kriteria sudah cukup desa-desa ini untuk dimekarkan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," jelasnya.

Muammar juga menjelaskan, akan terdapat banyak manfaat bagi desa setelah dilakukan pemekaran. Pertama, pelayanan publik yang lebih efisien dikarenakan rentang kendali yang tidak terlalu jauh. Kedua, upaya percepatan pembangunan karena adanya alokasi anggaran untuk desa.

"Untuk sekarang, yang jadi pertimbangan hanya aspek demografis, yaitu jumlah penduduk. Kalau dulu, pertimbangan demografis dan geografis. Sekarang tidak lagi itu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemekaran desa," tutup Muammar seraya mengatakan jumlah penduduk minimum sebagai syarat pemekaran desa adalah sebanyak 4000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga (KK) untuk wilayah Sumatera sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber : rilis /  Editor : San