PEKANBARU, INDOVIZKA.COM - Krisis keuangan yang membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 menyebabkan sejumlah anggaran kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau mendapatkan pemangkasan. Pemangkasan anggaran kegiatan itu mencapai 25-30 persen.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet usai melakukan hearing bersama sejumlah OPD mitra kerjanya, Jumat, (21/11/2025).

"Kita sudah menggelar rapat kerja bersama hampir 80 persen dengan seluruh mitra kita. Memang, banyak dari mereka yang mengaku kegiatan-kegiatan di OPD harus turun hampir 25-30 persen karena keterbatasan anggaran," ujarnya.

Menurutnya, penghematan anggaran ini memang mau tidak mau harus diterima oleh Pemprov Riau maupun DPRD Provinsi Riau. Pasalnya, krisis anggaran yang satu diantaranya disebabkan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, terjadi di seluruh Indonesia.

"Mau tidak mau kita harus terima. Karena ini terjadi di daerah lain di Indonesia, bukan hanya di Riau," jelasnya.

Dalam APBD Murni 2026, Pemprov juga harus memikirkan cara untuk menyesuaikan anggaran TPP sesuai mandatory Kementerian, yakni hanya 30 persen dari total anggaran di APBD.

"Sementara sekarang jumlah anggaran TPP kita 37 persen. Maka tahun depan kita harus pikirkan cara agar TPP kembali 30 persen," ungkapnya.

Efisiensi Anggaran Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20%. Meskipun saat ini pemerintah tengah menggalakkan efisiensi anggaran dalam APBD, alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga. Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan dengan optimal dan tepat sasaran.

Dari waktu ke waktu, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menggunakan anggaran pendidikan antara lain untuk perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah, memperkuat pendidikan vokasi, pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung, pengalokasian dana abadi di bidang pendidikan, dan lainnya.

Dikatakan Indra Gunawan, Pada APBD 2025, pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM berkualitas dan berdaya saing yang dapat merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan.

“Beberapa program unggulan dijalankan, termasuk renovasi dan revitalisasi sekolah. Pemerintah juga akan membangun sekolah-sekolah, melakukan penguatan Sekolah Rakyat, serta berbagai program lain yang sedang disiapkan,” ujarnya lagi. (Adv)

Sumber : indovizka.com /  Editor : F.Dayun