PEKANBARU, INDOVIZKA.COM-Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Pekanbaru turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (1/9). Aksi ini diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Pekanbaru dan sejumlah organisasi mahasiswa kampus lain di Pekanbaru.

Massa aksi datang dengan semangat persatuan, membawa isu-isu kebangsaan yang dianggap penting untuk disuarakan. Lima poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:

1. Mendesak DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. Mendesak DPR RI untuk mengevaluasi tunjangan DPR RI serta menyampaikannya secara transparan kepada publik.

3. Mendesak pemerintah melakukan reformasi Polri yang dimulai dari pencopotan Kapolri.

4. Membentuk tim investigasi independen guna mengusut aparat yang represif dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang tidak sesuai SOP.

5. Mendesak kepolisian untuk membebaskan Khariq Anhar tanpa syarat.

Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau untuk menyerahkan naskah tuntutan.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, menyampaikan apresiasi atas sikap massa aksi yang mampu menjaga kedamaian sekaligus menegaskan keberanian dalam menyuarakan aspirasi.

“Kami berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang hadir. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tetap konsisten mengawal isu nasional dengan cara yang damai, tertib, dan bermartabat. Inilah wajah sejati gerakan mahasiswa Riau, kritis sekaligus beradat,” ungkap Givo.

Rifki menambahkan, semangat yang ditunjukkan mahasiswa dalam aksi ini selaras dengan karakter masyarakat Riau yang menjunjung tinggi adat, sopan santun, dan musyawarah.

“Masyarakat Riau sejak dulu dikenal sebagai masyarakat beradat. Hal itu tercermin dalam aksi hari ini yang berlangsung damai tanpa gesekan. Nilai-nilai budaya ini menjadi modal sosial yang memperkuat gagasan Riau sebagai daerah istimewa. Dengan modal sejarah, sumber daya, dan karakter budaya yang khas, Riau pantas mendapat status khusus dalam bingkai NKRI,” tambah Givo.

Selain Givo, koordinator lapangan (Koorlap) Muhammad Rifki menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Isu yang kami angkat bukan sekadar kepentingan mahasiswa, tetapi kepentingan bangsa. Dari Riau, kami menyerukan agar DPR RI dan pemerintah pusat serius menanggapi tuntutan ini,” tegas Rifki.

Aksi ditutup dengan doa bersama di depan Gedung DPRD Provinsi Riau yang ditujukan untuk pahlawan-pahlawan demokrasi salah satunya Affan Kurniawan seorang driver ojek online (ojol) yang meninggal dilindas rantis polisi saat menyampaikan aksi unjuk rasa dan simbol bahwa perjuangan mahasiswa selalu dilandasi niat baik dan tanggung jawab moral.

 Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah menyerahkan tuntutan kepada pimpinan DPRD Riau.

 Editor : Ahmad R