JAKARTA (INDOVIZKA) - Berbaliknya sikap sejumlah partai politik yang akhirnya mengikuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan revisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, ditanggapi serius oleh Partai Demokrat.

Politisi Demokrat menuding sikap partai politik (Parpol) koalisi pemerintah itu sebagai langkah persiapan bagi Gibran Raka Bumi Raka untuk ikut di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan Fecho yang mempertanyakan langkah inkonsistensi pemeritah dan parpol koalisi di DPR atas pembatalan itu.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," ungkap Irwan kepada wartawan Kamis (11/2/2021) di Jakarta.

Ia mengungkapkan, sikap tersebut tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di ruang publik, terutama mengenai tetap menyelenggarakan Pilkada 2022-2023 di tahun 2024.

Terlebih lagi, revisi UU Pemilu itu awalnya merupakan usulan inisiatif dari seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan juga Prolegnas Prioritas 2021 yang sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak Pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," lanjutnya.***

Sumber :