Pilihan
Yasonna Beri Kesempatan Dua Kader Demokrat Pertanyakan KLB Sibolangit, Begini Respon Mereka
JAKARTA (INDOVIZKA) - Dua politikus Fraksi Partai Demokrat di Komisi III DPR yakni Santoso dan Benny K Harman, memilih bungkam dan mengaku percaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, akan bersikap objektif dalam menangani persoalan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sikap terkesan memilih bungkam itu, disampaikan Santoso, secara resmi saat bertemu langsung dengan Yasonna Laoly dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM di DPR, Rabu (17/3/2021).
"Yang pertama saya ingin sampaikan, kita belum tanya dulu soal KLB Deli Serdang. Karena kita yakin Pak Menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demokrat saat ini," ujar Santoso, menjawab pertanyaan dari Yasonna Laoly.
Sebelumnya, di awal pembukaan rapat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, melontarkan penawaran khusus kepada Santoso dan Benny K Harman, untuk mempertanyakan langsung kepada dirinya, hal-hal berkaitan dengan kisruh Partai Demokrat. Terutama soal KLB di Sibolangit.
"Tentunya Pak Santoso juga barangkali ada masalah ini di Partai Demokrat. Masalah Partai Demokrat, ini Pak Benny yang lebih dulu apa? Yang mana dulu terserah saja," ujar Yasonna dalam rapat itu.
Pernyataan itu, dilontarkan Yasonna, mengingat sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (16/3/2021), telah menerima dokumen permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Terekait itu, Yasonna Laoly menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dokumen itu terlebih dahulu.
"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/RT partai," kata Yasonna dalam keterangan yang diterima INDOVIZKA.com, Selasa (16/3/2021).
Selain itu Yasonna meminta semua pihak untuk bersabar sebelum Kemenkum HAM mengambil sikap.
"Kami lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kami minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kami beri untuk melengkapi," katanya.
.png)

Berita Lainnya
Pilkada Serentak Tahun 2024 Diusulkan Ditiadakan, hanya Pilpres dan Pileg
Ketua PKB Riau Ajak Bupati Siak Bersama Memajukan Riau
Fraksi Demokrat Dukung Komisi V Rekomendasikan Interpelasi Gubernur Riau ke Pimpinan Dewan
Tanpa Mahar Politik, PKB Riau Dukung Suhardiman Amby di Pilkada Kuansing
Kepengurusan Baru DPC PKB Inhil Terima SK Penetapan
Bentuk Kader Loyalis, PKB Inhil Sudah Gelar PKP di 8 Kecamatan
Demokrat Riau Tolak KLB, Asri Auzar: Setia dengan AHY Sampai Mati
Apapun Istilahnya, PKS Tolak Penyesuaian Tarif Listrik
Ikuti KLB Secara Virtual, Gerindra Inhil Ucapkan Selamat kepada Prabowo Subianto
UU Pemilu-Pilkada Tak Direvisi Berbuntut Krisis Legitimasi
Cak Imin Tak Ada Dalam Usulan Cawapres, DPW PKS Riau Tunggu Hasil Musyawarah Majelis Syuro
Puncak Harlah, PPP Hadirkan Anak Pendiri dan Kepala Daerah Terpilih