Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Yasonna Beri Kesempatan Dua Kader Demokrat Pertanyakan KLB Sibolangit, Begini Respon Mereka
JAKARTA (INDOVIZKA) - Dua politikus Fraksi Partai Demokrat di Komisi III DPR yakni Santoso dan Benny K Harman, memilih bungkam dan mengaku percaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, akan bersikap objektif dalam menangani persoalan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Sikap terkesan memilih bungkam itu, disampaikan Santoso, secara resmi saat bertemu langsung dengan Yasonna Laoly dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Menteri Hukum dan HAM di DPR, Rabu (17/3/2021).
"Yang pertama saya ingin sampaikan, kita belum tanya dulu soal KLB Deli Serdang. Karena kita yakin Pak Menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demokrat saat ini," ujar Santoso, menjawab pertanyaan dari Yasonna Laoly.
Sebelumnya, di awal pembukaan rapat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, melontarkan penawaran khusus kepada Santoso dan Benny K Harman, untuk mempertanyakan langsung kepada dirinya, hal-hal berkaitan dengan kisruh Partai Demokrat. Terutama soal KLB di Sibolangit.
"Tentunya Pak Santoso juga barangkali ada masalah ini di Partai Demokrat. Masalah Partai Demokrat, ini Pak Benny yang lebih dulu apa? Yang mana dulu terserah saja," ujar Yasonna dalam rapat itu.
Pernyataan itu, dilontarkan Yasonna, mengingat sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (16/3/2021), telah menerima dokumen permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Terekait itu, Yasonna Laoly menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dokumen itu terlebih dahulu.
"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/RT partai," kata Yasonna dalam keterangan yang diterima INDOVIZKA.com, Selasa (16/3/2021).
Selain itu Yasonna meminta semua pihak untuk bersabar sebelum Kemenkum HAM mengambil sikap.
"Kami lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kami minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kami beri untuk melengkapi," katanya.
.png)

Berita Lainnya
Dapat Dukungan Maju Jadi Capres 2024, Cak Imin Disebut Gus Dur Muda
Anies Baswedan dan Zulkieflimansyah Pimpin Peta Elektabilitas Pilpres 2024
Ketua DPC Dipecat, Kepengurusan Demokrat Kuansing dan Rohil Dipastikan Tetap Berjalan
SBY Hendak Digugat Rp 99 Triliun, Kubu AHY Tawarkan Tiga Opsi kepada Moeldoko
Bawaslu Inhil Gelar Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Baswalu
Razman Mundur, Sebut Nazaruddin Beban Demokrat KLB Moeldoko
Terkait Keterbukaan Informasi Data Pemilu, Ini Kata KPU
Politisi PKB Sebut Risma Kandidat Kuat Gubernur DKI, Anies Terancam
KPU Resmikan Jadwal Pilkada Serentak 2020, Kampanye Mulai 26 September
Kampanye di Pulau Palas, Iwan Taruna Paparkan Proses Penganggaran APBD
Pemilihan Ketua PPP Riau akan Digelar Usai Ramadan
Konsolidasi Calon Bupati, H Dani Daftarkan Diri di DPD PAN Inhil