PEKANBARU (INDOVIZKA)- Sebanyak 346 desa di Provinsi Riau menjadi daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data tersebut menjadi dasar untuk memetakan hambatan, tantangan dan kendala dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

"Karhutla pada tahun sebelumnya sering terjadi namun kini Pemrov Riau membuat sejumlah upaya strategis dalam mencegah agar tidak lagi terjadi kebakaran, karena dampaknya cukup besar bagi bandara, kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta lainnya," kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution di Pekanbaru, Senin (31/5).

Dia mengatakan sebanyak 346 desa rawan karhutla itu merupakan bagian dari 1.847 desa/kelurahan di Provinsi Riau. Namun demikian, khusus untuk desa rawan karhutla perlu kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar Riau lebih mematangkan perencanaan penanganan karhutla tersebut.

"Upaya pencegahan karhutla harus lebih baik lagi, dan Riau harus bebas dari asap, jangan sampai masyarakat Riau mengalami penderitaan makin berat di samping pandemi Covid-19 yang belum usai," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

Di samping terus melakukan evaluasi, katanya, sejumlah upaya lainnya dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, antara lain melakukan deteksi dini, dengan melibatkan TNI, Polri, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Menggala Agni, Masyarakat peduli api serta Babinsa dan Babinkamtibmas.

"Patroli dilaksanakan bersama kemudian secara dini ada program yang kita lakukan yaitu Dashboard Lancang Kuning. Dashboard Lancang Kuning ini digagas Polda Riau berguna untuk mengetahui titik api yang begitu muncul secara real-time serta bisa memetakan posisi titik api baru tersebut berada di wilayah mana," terang Edy.

Dengan bantuan dari Dashboard Lancang Kuning tersebut, pihaknya dapat langsung menginstruksikan kepada personel yang sudah berada di lapangan yang siap patroli setiap hari.**

Sumber: Merdeka