INDOVIZKA.COM- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau mengalami penurunan. Sementara kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

"Untuk faktor kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau terus membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,40 persen atau turun sebanyak 0,5 persen dari tahun sebelumnya," ucap anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelmy Amri saat menyampaikan laporan Banggar DPRD tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (10/11/2022).

Angka TPT Riau, kata Kelmy juga terpantau lebih rendah dari TPT Sumatera dan Nasional, masing - masing 5,13 persen dan 5,83 persen.

Lalu, dari faktor kondisi kesejahteraan masyarakat Riau, juga menunjukkan trend membaik di tengah pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Pemprov Riau cepat tanggap dengan program stimulus bantuan bagi pengemudi ojek, transportasi umum, nelayan dan pengguna BBM lainnya," puji Kelmy lagi.

Selain itu, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan meningkat. Peningkatan ini seiring dengan membaiknya harga komoditi sawit, sub sektor pembentuk NTP di samping komoditas lainnya.

"NTP sub sektor ini dominan memberi kontribusi sebesar 172,61 atau meningkat sebanyak 8,45 persen dari triwulan sebelumnya," imbuhnya.

Kenaikan NTP yang mengindikasikan peningkatan pendapatan petani, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan wilayah pedesaan.

Sekedar info, anggaran APBD Provinsi Riau ditargetkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,83 triliun lebih.

Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8,65 triliun lebih, tentunya ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,18 triliun atau 0,14 persen.

Dikatakannya, ada tujuh prioritas pembangunan di Tahun Anggaran 2023, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, meningkatnya wisatawan mancanegara, kenyamanan wisatawan mancanegara, meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

Paripurna ini dihadiri langsung Gubernur Riau Syamsuar, Sekdaprov Riau SF Hariyanto dan para kepala OPD di lingkungan Provinsi Riau.(***)