Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
25 Tenaga Medis Positif Corona, Presiden Diminta Lindungi Pekerja Kesehatan
JAKARTA- Sebanyak 25 tenaga medis dilaporkan positiv corona. Keprihatinan muncul terkait situasi ini. Sehingga muncul petisi agar Presiden Jokowi melindungi hak pekerja kesehatan.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, hingga Sabtu (21/3/2020) petisi 'Desak Pemerintah Segera Melindungi Hak Pekerja Kesehatan!' ini sudah ditandatangani 3 ribu orang lebih.
"Tenaga kesehatan adalah garda terdepan melawan Covid-19, tapi kesehatan dan keselamatan mereka justru diabaikan," jelas Usman.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Petisi ini didukung sejumlah lembaga antara lain Amnesty International, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia.
Dua tenaga kesehatan dari RSUD dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, terpaksa memakai jas hujan plastik ketika memindahkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19. Beberapa petugas medis hanya diberi masker N95, dan pembelian baju hazmat yang harganya mahal dibebankan kepada rumah sakit," beber Usman.
Bahkan, lanjut Usman ada pekerja kesehatan yang tertular COVID-19 dan meninggal dunia. Entah ada berapa lagi yang bernasib sama.
"Cerita-cerita di atas menunjukkan lemahnya perlindungan kesehatan dan keamanan yang diberikan pemerintah terhadap mereka. Penyebabnya protokol perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemiCOVID-19 belum dijalankan secara tegas, terpadu, dan konsisten," urai dia, dilansir Kumparan.com.
"Selain itu, petugas kesehatan yang mau memeriksakan diri atas infeksi COVID-19 harus menanggung sendiri pembiayaannya," tambahnya lagi.
Usman bersama sejumlah organisasi meminta Presiden Jokowi dan lembaga terkait melakukan sejumlah langkah, yakni:
Bantu kami untuk mendesak supaya:
Presiden dan Kementerian Kesehatan RI memastikan implementasi protokol pelayanan dan penanganan infeksi COVID-19 bagi pekerja kesehatan, termasuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.
Presiden, Kementerian Kesehatan, dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan di tingkat daerah berkoordinasi antar-lembaga dan dengan lembaga penyedia layanan kesehatan. Pemerintah harus memberikan instruksi yang jelas dan tegas, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri dan fasilitas penunjang kesehatan, dan memastikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19.
Presiden dan Kementerian Kesehatan RI segera memberikan informasi yang transparan dan komprehensif mengenai tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan.(*)
.png)

Berita Lainnya
Bapenda Luncurkan Website SIDAPA,Sebagai Transparansi Pendapatan Daerah
Bupati Zukri Terima Penghargaan Sebagai Kepala Daerah Paling Inovatif
Perpanjangan Kedua Ditutup, 884 Jemaah Haji Pekanbaru Lunasi BPIH
Tandatangani BAST, Belasan Aset Pemprov Resmi Diserahkan ke Pemko Pekanbaru
DPAD dan PWI Inhil Siap Bersinergi Galakkan Literasi
Komisi IV Belum Dapat Rincian Anggaran Pelelangan Pengangkutan Sampah
Pemkab Inhil Terima Piagam Penghargaan KI Riau Award 2023 Peringkat Informatif Se-Provinsi Riau
Soal Penutupan Mal di Pekanbaru Saat Idul Fitri, MP Masih Tunggu Surat Resmi dari Pemko
Belum Sempat Orasi, Massa BEM Se - Riau Batal Berunjuk Rasa Tolak PPKM
Heboh Dilaporkan Hilang, Remaja Pelalawan Ditemukan di Rumah Keluarga Pacarnya di Inhu
Tuntaskan Banjir di Pekanbaru, DPRD Minta Masyarakat Taat Pajak
Gubri Direncanakan Lepas Rombongan PWI Riau ke HPN 2023 di Medan