Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Sepakat, Pemerintah Majukan Pilkada 2024 September
INDOVIZKA.COM - Pemerintah sepakat Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024. Pemerintah bakal berkomunikasi dengan DPR agar undang-undang direvisi demi percepatan Pilkada.
Hal itu diungkap Menko Polhukam Mahfud Md usai mengikuti rapat terbatas terkait Pilkada di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Selain Mahfud, rapat itu juga dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Maulyani, hingga Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
"Ini soal Pilkada serentak, rencana percepatan saja, dari Perppu atau apa nanti (dibahas lebih lanjut)," kata Mahfud.
Mahfud membenarkan Pilkada dimajukan ke September 2024. Dia mengatakan landasan hukum percepatan Pilkada 2024 itu akan dibahas lebih lanjut.
"Ya September hitungannya kan September tapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi," ujarnya.
Menkominfo Budi Arie mengatakan Pilkada serentak dipercepat didasari kepentingan bersama. Dia mengatakan hal itu ditujukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
"Itu akan dibicarakan oleh DPR atas inisiatif legislatif, karena kan kepentingan bersama Pilkada ini kan, tapi karena hitungan-hiitungannya tadi Pak Tito sampaikan bahwa November itu agak lama, karena kan penetapan sampai pelantikan perlu waktu 2 bulan sementara proses Pilkada harus dimajukan sehingga di 1 Januari (2025) tidak terjadi kekosongan, kalau 27 November (2024) kan tambah 2 bulan, tapi biar aja itu nanti di Baleg, Pemerintah tadi hasil rapat untuk diskusi dengan Baleg DPR," ujarnya.
Budi Arie mengatakan dasar hukum percepatan itu tidak akan melalui Perppu. Dia mengatakan akan ada revisi UU terbatas terkait tanggal Pilkada.
"Nggak, jangan Perppu dong, nanti kalau Perppu dipikir Presiden punya kepentingan," ujarnya dilansir detik.com.
"UU ada revisi terbatas. Kan revisi kan ada sembilan poin dan itu kepentingan bersama, nanti setelah reses 1 November akan dibicarakan," tambahnya.
Berita Lainnya
Perhitungan Sementara, Afrizal Sintong - Sulaiman Unggul di Pilkada Rohil
Ada Parpol Tidak Daftarkan Bacaleg di Sejumlah Kabupaten Kota
Max Sopacua Ungkap Alasan Motori KLB Demokrat, Salahsatunya AHY Tak Punya Etika Politik
Tutup Rapimnas Partai Golkar, Airlangga Ingin UU Cipta Kerja Cepat Diimplementasikan
Golkar Cari Pendamping Airlangga di Pilpres 2024, Termasuk Jenderal Andika Perkasa
Hasil Rakernas 2021, PKS Komit Jadikan Partainya Pelayan dan Pembela Rakyat
Novliwanda Ade Putra Pimpin PD Tidar Riau
PKB Solid Dukung KDI, Sugianto: Bohong, Akar Rumput PKB ke KBS
Surat Berisi Skenario Pelengseran GUS DUR Ditemukan Jurnalis
PKB Pandai Membaca Momen, Abdul Wahid Pemimpin yang Solutif
Badan Kehormatan Rekomendasikan Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani Dipecat
Cerita Kesamaan Anies dan Cak Imin yang Kini Bergandengan