JAKARTA, INDOVIZKA.COM- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan mengejutkan. Meskipun dalam sidang fokus pada gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima), namun amar putusannya turut mempengaruhi tahapan Pemilu yang harusnya sudah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Lewat sidang Kamis (2/3/2023), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Prima. Gugatan tersebut merupakan gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. Akibatnya PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.
“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Kamis (2/3/2023).
Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim T Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.
PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.
Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.
“Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada penggugat,” demikian putusan PN Jakpus.
Merespons putusan ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Sebab, KPU sudah mulai melakukan proses tahapan Pemilu 2024. “KPU akan upaya hukum banding,” tegas Hasyim merespons putusan tersebut.(jpg)
[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]
.png)
Berita Lainnya
Revisi UU Pemilu Dianggap Mengganggu Stabilitas Demokrasi
KPU Riau Siapkan Aturan Khusus Selama Pilkada
Syamsuar Sampaikan Kebutuhan Riau di Acara Rakernas Golkar
Fuad Santoso Terpilih Aklamasi sebagai Ketua KNPI Riau
H Dani M Nursalam Kembali Lantik 196 Pengurus DPAC dan DPRt PKB se-Kecamatan Enok
Plt Ketum PPP Luncurkan Logo dan Nomor Urut Partai di Pemilu 2024
Tradisi Kekuasaan, Pengamat Yakin Kader Golkar Tak Diusung di Pilkada Berpotensi Kembali Tempati Pos Strategis
OKP dan Pemuda Riau Sepakat Hanya Ada Satu Musda KNPI Riau 2021
HM Wardan Kembali Pimpin Golkar Inhil Secara Aklamasi
Terkait Keterbukaan Informasi Data Pemilu, Ini Kata KPU
Tangisan Goenawan Mohamad: Refleksi Kecewa atau Strategi Politik?
Ditutup Tengah Malam Nanti, Nasarudin Belum Konfirmasi Pendaftaran Calon Ketua KNPI Riau