Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Persiapan Pilkada Serentak 2024, KPU Inhil Seleksi PPK Tiga Zona
INHIL, INDOVIZKA.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir Senin (6/05) melaksanakan seleksi Uji Kompetensi tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Ujian dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Calon PPK yang dibagi menjadi 3 Zona, Kateman, Tembilahan dan Keritang.
Zona Tembilahan yang dipusatkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 di tinjau Pj. Bupati Herman dengan didampingi Muhammad Arif Komisioner KPU Bidang Sosdiklih Parmas.
Tahapan ini dianggap sebagai langkah awal dalam menyiapkan penyelenggaraan Pilkada, yang menjadi ajang untuk memilih pemimpin daerah tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir.
Pj. Bupati Herman yang diwawancarai awak media usai meninjau mengharapkan dari hasil seleksi PPK ini hasilnya transparan yang bebas dari kepentingan partai.
"Para peserta di harapkan dapat mengikuti dengan baik dan diharapkan seleksi ini dilaksanakan secara transparan serta bebas dari kepentingan Partai tertentu, Karena apabila terbukti dan dilaporkan peserta seleksi yang lulus bisa gugur," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
Eks Bupati dan Ketua DPRD Kampar Diduga Terima Uang dari Proyek Jembatan Bangkinang
Bantu Perbaiki Infrastruktur di Pekanbaru, Muflihun Sampaikan Terimakasih ke Pj Gubri
Kejati Riau Masih Miliki 4 PR Kasus Korupsi
Meski Hujan, Semenisasi Jalan di Lokasi TMMD ke 111 Terus Dikerjakan
Penetapan Bupati Kuansing dan Meranti Terpilih Dilakukan dalam 5 Hari ke Depan
Ferryandi Paparkan Program Trio Tata Air Kebun Kelapa, Warga Sungai Rukam Senyum Bahagia
IKA UNISI Bentuk Pengurus Kecamatan Tanah Merah
Pemeriksaan Kendaraan Keluar-Masuk di Inhil Diperketat
Warga Dumai Lengkapi Positif Covid-19 di Riau Jadi 40 Kasus
PHR Ikhtiar Jaga Rimba Raya dan Populasi Gajah Sumatra
Istri Minta Cerai, Suami di Riau Bakar Diri
Gubernur Riau Usulkan Program Pembangunan Infrastruktur ke Komisi V DPR RI