PEKANBARU, INDOVIZKA.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Capaian tersebut merupakan ke 13 kali Pemprov Riau berhasil mempertahankan opini WTP.

Minyakapi hal tersebut, Penjabat (PJ) Gubenur Riau (Gubri) SF Hariyanto, berpesan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemprov Riau agar senantiasa bekerja dengan semaksimal mungkin untuk membangun daerah. Sehingga, Opini WTP tersebut dapat menjadikan penyemangat dalam meningkatkan kinerja di masa depan.

"Kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Riau, saya minta untuk terus bekerja dan berkarya serta memberikan yang terbaik untuk membangun negeri ini. Sehingga, hasil pemeriksaan yang telah diberikan BPK dapat menjadi alat pemicu atau pendorong peningkatan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan bagi Pemprov Riau di masa akan datang," kata Pj Gubri di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (30/5/2024).

Pj Gubri mengatakan, Pemprov Riau telah berusaha melaksanakan program pembangunan dan membuat laporan keuangan dengan sebaik-baiknya. Program pembangunan tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran yang di kelola Pemprov Riau.

Karena itu, Pj Gubti berharap ke depannya seluruh jajaran Pemprov Riau harus dapat selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Riau.

"Semoga pengelolaan keuangan akan terus diupayakan untuk hasil yang mengarah pada prinsip-prinsip efektiv, efesien, transparan dan akuntabel," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengapresiasi Pemprov Riau atas pencapaian WTP tersebut. 

"Dengan pencapaian ini, diharapkan Pemprov Riau terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tukasnya.**