Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Pahami Konsep Kajian Ranperda, Tim Pansus BLJ Bertukar Pikiran bersama Biro BUMD Bandung
BANDUNG , INDOVIZKA.COM– Pansus PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 Melaksanakan Study Banding ke Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat di Bandung terkait Ranperda Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, Bertempat di Ruang Rapat Biro BUMD, Jumat (17/05/2024).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan yang hadir dalam pertemuan mengemukakan tujuan dari pertemuan yaitu untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai penyusunan Ranperda.
Hendri selaku Ketua Pansus PT. Bumi Laksamana Jaya mengatakan bahwa Ranperda PT. Bumi Laksamana Jaya akan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah diterapkan sebelumnya.
“Ini menjadi payung hukum bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan dan membantu masyarakat, kami berharap dengan adanya pertemuan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kami dalam menyusun kajian Ranperda, karena masih banyak kendala yang harus diluruskan terutama dalam pernyataan modal dasar BUMD,” jelas Hendri.
Selain itu Fendro Kabag Hukum dan Kabag Ekonomi Kabupaten Bengkalis meminta saran dan masukan terkait Perda BUMD yang mengacu pada PP Nomor 50 tahun 2017, apakah perlu adanya penyesuaian pendukungnya dalam penerapan Perda yang baru supaya tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan isi dari Ranperda.
Riki selaku Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat menanggapi bahwa BUMD di Jabar ada dua bagian dengan total BUMD sebanyak 41 cabang diantaranya Migas, UMKM, infrastruktur dan yang lainnya, sahamnya dipegang langsung oleh Pemerintah Jawa Barat dan menyesuaikan modal dasar BUMD dengan modal yang disetor.
“Pengesahan Ranperda dilihat dari RPJMD serta tidak terbentur dengan Perda dan Perundang-undang yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam menjalan BUMD di daerah dan terkait dengan modal dasar harus seimbang dengan modal yang disetor,” jelasnya.
Ia menyarankan untuk bisa membedakan dalam melakukan kajian-kajian dan konsultasi dengan lembaga hukum sehingga memudahkan menyelesaikan masalah di lapangan serta harus banyak konsultasi dalam penyusunan kajian-kajian yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah.
Diakhir pertemuan, Ketua Pansus PT. Bumi Laksamana Jaya Hendri yang sering disapa Ongah mengucapkan terima kasih kepada Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah memaparkan dan memberi masukan terhadap pengelolaan BUMD, semoga dengan apa yang telah disampaikan bisa menambah pandangan dalam penyusunan Ranperda yang masih banyak kekurangan supaya menjadi lebih sempurna.
Berita Lainnya
Peringati Hari Pahlawan, Abdul Wahid Ajak Generasi Muda Ciptakan Kreatifitas dan Karya
PDI Perjuangan Hadiri Bimtek dalam Rangka Mendalami Tupoksi Anggota DPRD
Dipimpin Ketua DPRD Inhil, Pj Bupati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi di Sidang Paripurna
Ratusan Ibu-Ibu Antusias Hadiri Reses H Dani M Nursalam di Sungai Luar
Sekda Bahas KUA-PPAS TA 2021 dengan Banggar DPRD Kampar
Wakil Ketua DPRD Bengkakis Hadiri Perayaan Trisuci Waisak
Rapat Paripurna Rolling Alat Kelengkapan Dewan Selesai, Ini Harapan Pimpinan DPRD Kampar
Pimpinan dan Anggota DPRD Riau Hadiri Rapat Musrenbang RKPD 2024
Dewan Riau Dukung RS Unri Jadi Rumah Sakit Khusus Otak
DPRD Inhil : Evaluasi dan Audit Kinerja PT KIG
Sekretaris Komisi II DPRD Kampar Resmikan Ponpes Darul Quran Kampar Kiri
Tahun Ini Proyek Jalan Pulau Kijang-Sanglar Dikerjakan, Ini Kata Ketua Komisi III DPRD Inhil