Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Bahas Soal Listrik dan Tambang di Riau, Anggota DPRD Riau Konsultasi ke Komisi VII DPR RI
INDOVIZKA.COM- Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid menerima kunjungan Komisi I dan Komisi III DPRD Provinsi Riau di ruangan Komisi VII DPR RI, Jum'at (10/1/2019).
Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto menyampaikan kepada perwakilan komisi VII DPR RI mengenai kondisi Listrik Desa dan Tambang di Riau.
"Kehadiran kami berkunjung ke Komisi VII DPR RI untuk mengkonsultasikan terkait kondisi listrik desa, banyak kami terima laporan dari masyarakat bahwa mereka belum teraliri listrik, memang rasio (RD) desa sudah lebih 90%, sementara rasio elektrifikasi (RE) masih rendah khususnya di dusun-dusun terutama diwilayah pulau dan pesisir" terang Ade.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
lebih lanjut, dikatakan ade agus, selain soal listrik desa, persoalan kondisi pertambangan di Riau juga mendapatkan pengaduan dari masyarakat, karena dampak lingkungan di sekitar beroprasinya tambang.
"selain tentang listrik desa, kita juga menyampaikan persoalan-persoalan tambang di Riau, karena dampaknya cukup berbahaya bagi lingkungan, terlebih Rencangan UU Minerba menjadi perioritas tahun 2020 ini" terang sekretaris DPW PKB Riau ini.
Menanggapi beberapa hal yang disampaikan Anggota DPRD Riau, H. Abdul Wahid menjelaskan, dari hasil rapat Komisi VII dengan mitra baik dengan PLN maupun dengan ESDM sudah disampaikan persoalan krusial yang ada di daerah.
"Berkenaan dengan persoalan yang disampaikan oleh Pak Ade tadi memang kita sudah bahas dengan pihak PLN dan ESDM, tahun 2020 PLN menargetkat elektrifikasi sampai ke dusun, memang tahun 2019 kemaren ada sebahagian mencapai dititik aliran d pusat desa, belum sampai ke dusun, komisi VII terus mengawal ini" Jelas Abdul Wahid
lebih lanjut. Abdul Wahid juga menjelaskan bahwa mengenai tambang tahun ini akan dibahas lanjutan dari RUU Menirba, yang tahun sebelumnya sudah banyak dibahas soal isu-isu krusial berkenaan dengan tambang.
" Tahun ini RUU minerba termasuk salah satu yang diperioritaskan di baleg, sudah banyak juga isu-isu krusial yang dimuat dalam pasal-pasalnya, mulai dari izin sampai pengendalian dampak lingkungannya" terang politisi asal riau ini.
.png)

Berita Lainnya
Pj Gubri Ajak DPRD Riau Saling Berkolaborasi Demi Kemajuan Riau
Komisi III DPRD Inhil Rekomendasikan Rasionalisasi APBD Tahun 2020 ke Banggar
Fraksi PKB Perjuangkan Gaji BPD se-Inhil Dinaikkan
Buronan KPU Harun Masiku Diduga Lintasi Negara Jalur Tak Resmi
DPRD Riau dan Bapenda Kejar Target PAD
Bahas Program Kerja 2024, Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP Bersama Dishub
Isu Gedung Baru 11 Lantai, DPRD Riau Jelaskan Ini
Marwadi Resmi Jadi PAW Anggota DPRD Kuansing
DPRD Riau Ajukan Dua Ranperda Informasi Publik dan Ketahanan Keluarga
KPK Periksa Ketua DPDR Riau Perkara Dugaan Suap Mantan Bupati Bengkalis
Pilkades Serentak Ditunda, DPRD dan DPMD Inhil Hearing
Kasus Covid-19 Melejit, DPRD Riau Heran Gubri Syamsuar Tak Terapkan PSBB