Pilihan
Hipmawan Kecewa atas Pernyataan ketua DPRD Jadi Corong Humas Pembangunan Pabrik Tisu Di RAPP
PELALAWAN,INDOVIZKA.COM-Himpunan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Hipmawan) kecewa atas pernyataan ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal yang ikut menjadi corong (Humas) pembangunan pabrik tisu di RAPP. Rabu(4/6/2025) di Pangkalan Kerinci, dimana dalam kunjungan kerja Menteri LHK ke Pabrik RAPP menemukan pembangunan pabrik yang tidak memiliki ijin AMDAL.
Ketua Umum Hipmawan Taufik Hidayat menyampaikan kepada Media, bahwasanya Hipmawan Kabupaten Pelalawan mengecam keras dan murka terhadap pembangunan pabrik tisu yang belum memiliki Ijin AMDAL. Artinya pembangunan pabrik tisu tersebut dilakukan secara ilegal oleh PT RAPP.
Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan lingkungan hidup kita yang sudah terancam. Pabrik yang dibangun tanpa izin lingkungan (AMDAL) ini jelas merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius terhadap perundang-undangan yang ada.
Faktanya,bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penyegelan terhadap pabrik yang dibangun oleh RAP. Ini merupakan pengakuan resmi atas kejahatan lingkungan yang sedang berlangsung.
Tetapi yang lebih memalukan adalah kenyataan bahwa ada pejabat publik di daerah ini yang justru melindungi perusahaan-perusahaan korporasi yang merusak alam dan mengkhianati hak-hak masyarakat.
"Kami sangat terkejut dan kecewa dengan sikap Ketua DPRD Pelalawan yang dengan tanpa rasa malu dan penuh kebohongan, membela perusahaan RAPP. Jelas-jelas perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, "ujar Taufik Hidayat.
Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Pelalawan, yang justru melemahkan penegakan hukum.Bukan hanya sebuah blunder politik,ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilihnya. Ketua DPRD seharusnya melindungi kepentingan rakyat, bukan melindungi kepentingan korporasi yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
“Ketua DPRD itu dipilih oleh rakyat, bukan diangkat oleh perusahaan. Tapi yang kami lihat hari ini, ia lebih layak disebut corong perusahaan daripada wakil rakyat, "tegas Taufik Hidayat, Ketua Umum Hipmawan.
"Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral dan politik yang harus segera kita perangi. Penindasan yang terjadi dibawah kedok legalitas dan kepentingan kapitalis ini semakin menunjukkan wajah kapitalisme rente yang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara rakyat dan lingkungan menjadi korban, "tegas Taufik.
"Kami, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (HIPMAWAN), menyatakan dengan tegas bahwa kami akan terus berdiri di sisi rakyat, di sisi hukum, dan di sisi masa depan lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan. Kami menolak keras segala upaya untuk menutupi dan menghalalkan tindakan korporasi yang merusak lingkungan demi kepentingan segelintir pihak,".
Hipmawan juga mengingatkan seluruh pejabat daerah Jika kalian memilih berpihak pada korporasi dan bukan rakyat, maka kalian sedang menggali kubur politik kalian sendiri .Setiap tindakan yang membela perusahaan yang merusak alam dan hak-hak rakyat akan menjadi bumerang yang menghancurkan karier politik kalian.
"Kami mengajak seluruh mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam perjuangan ini. Jangan biarkan suara kita dibungkam oleh kekuatan modal yang hanya peduli pada laba, " Imbau Taufik Hidayat.
.png)

Berita Lainnya
BBM Langka di Pulau Bengkalis, Bagus: Perusahaan Jangan Bermain-main!
Mulai Hari ini, Aturan Perjalanan Domestik Tidak Wajib Tes PCR dan Antigen
Siak Punya Aset Tanah 2.362 Persil, Baru 220 yang Bersertifikat
Banggar DPRD Inhil Sepakat Rencana Pinjaman Daerah Rp200 Miliar Tahun 2026 Resmi Dibatalkan
Warga yang Tidak Mau Divaksin COVID-19 Bakal Kena Sanksi Administratif
Polri Peduli Penghijauan, Kapolres bersama Forkopimda Inhil Tanam 3000 Pohon
Pameran di Mal Pekanbaru, Alfa Scorpii Tawarkan DP Murah hingga Cicilan Ringan
Dinas PUPR Kampar Garap Jalan Berlobang di Bangkinang Kota
Tolak Dipindah, Pedagang di Perawang Ancam Telanjang
Nilai Tukar Petani Riau Bulan Juli Naik 3,57 Persen
Cegah Klaster Baru, DPRD Ingatkan Masyarakat Tidak Mudik
Stok Vaksin Menipis, Gubri Kembali Surati Kemenkes