BENGKALIS,INDOVIZKA.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis menginisiasi rapat pembahasan pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Pengawasan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang dilaksanakan pada Selasa, 14 Oktober 2025. 

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Dishub Bengkalis, rapat ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan pelayanan transportasi laut, khususnya di Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro Sungai Selari.

Rapat Tim Satuan Tugas (Satgas) dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai instansi terkait, seperti Polres Bengkalis, Kodim 0303/Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, DPRD Kabupaten Bengkalis, Sekretariat Daerah, Pos TNI AL, Satpol PP, KSOP Tanjung Buton dan Bengkalis, kepala dinas perhubungan Muhammad Adi pranoto yang diwakili Sekretaris Dishub Al hamidi, kabid pelayaran Edi Kurniawan serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Dishub Bengkalis.

Tak hanya unsur pemerintahan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bengkalis, BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan sejumlah media massa juga turut diundang sebagai representasi masyarakat sipil dan mitra kritis dalam pengawasan publik.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra menegaskan pentingnya pembentukan Satgas Gabungan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan Draft SK Bupati untuk pembentukan Tim Satgas Gabungan Pengawasan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro. Dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021, dengan struktur yang terdiri dari unsur pembina, pengarah, ketua, sekretaris dan anggota. Satgas ini nantinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bengkalis sebagai pembina tim,” ungkap Ersan Saputra.

Sementara itu, Anggota DPRD Bengkalis, Rindra Wardana alias Iyan Kancil menekankan perlunya kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab setiap unsur yang tergabung dalam Satgas agar kinerja pengawasan dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Dukungan terhadap pembentukan Satgas juga datang dari kalangan mahasiswa yyang ada di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul Sahputra menyampaikan bahwa kehadiran Satgas merupakan momentum penting bagi Pemerintah Daerah bersama aparat penegak hukum dan masyarakat untuk membangun sistem pelayanan publik yang aman, bersih dan berkeadilan.

“Pembentukan Satgas ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum dan masyarakat dalam menjamin pelayanan publik yang bebas dari praktik curang seperti penyerobotan antrian dan pungutan liar.”

“Kami dari GMNI Bengkalis siap terlibat aktif apabila diberikan ruang, karena pengawasan kolektif-partisipatif akan memberi efek jera bagi oknum yang mencoba bermain dengan sistem pelayanan publik,” tegasnya.

Selama ini, pelayanan di Pelabuhan Ro-Ro Bengkalis kerap menuai keluhan publik akibat sistem antrian yang tidak tertib, lemahnya pengawasan serta dugaan praktik tidak transparan dan Pungli. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan pengguna jasa transportasi laut, baik masyarakat umum maupun pelaku usaha logistik.

Melalui pembentukan Satgas Gabungan Pengawasan Pelayanan Pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih efisien, berintegritas dan berpihak kepada kepentingan publik.

Satgas yang di bentuk diharapkan menjadi motor koordinasi lintas sektor yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan yang transparan dan humanis.(Demo)

Sumber : indovizka.com /  Editor : demo