PELALAWAN,INDOVIZKA.COM-Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergerak cepat merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi (rakor) lintas sektor di Kantor Bupati Pelalawan, Senin (4/5/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan Zukri dan dihadiri Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal, Kajari Pelalawan Eka Nugraha, unsur TNI-Polri, perwakilan BPH Migas, Pertamina, jajaran OPD, serta pengelola SPBU se-Kabupaten Pelalawan.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai masyarakat terganggu dalam bekerja, berusaha, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Hasil peninjauan lapangan bersama unsur Forkopimda menunjukkan sejumlah faktor utama penyebab antrean panjang di SPBU. Selain keterlambatan distribusi, terjadi lonjakan konsumsi akibat peralihan dari BBM non-subsidi ke subsidi, serta tidak aktifnya penyalur BBM di tingkat desa.

Menurut Zukri, kondisi ini membuat masyarakat yang sebelumnya dilayani di desa terpaksa bergantung pada SPBU, sehingga memicu antrean panjang hampir di seluruh wilayah.

“Ini persoalan rantai distribusi. Ketika di desa tidak tersedia, beban langsung tertumpu ke SPBU,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan operasional SPBU di Kecamatan Langgam, tepatnya di wilayah Segati, yang terhenti akibat persoalan hukum. Meski demikian, Zukri menegaskan agar pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Proses hukum silakan berjalan sesuai ketentuan, tetapi pelayanan BBM kepada masyarakat jangan sampai terhenti,” katanya.

Zukri menambahkan, keberadaan SPBU di Langgam sangat vital karena menjadi satu-satunya penyalur bagi sekitar 20 ribu kepala keluarga, termasuk sektor nelayan dan perkebunan.

Di sisi lain, kondisi geografis Kecamatan Kuala Kampar juga menjadi perhatian serius. Akses yang sulit, bahkan harus menggunakan transportasi air, membuat masyarakat menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan BBM.

Untuk itu, Pemkab Pelalawan mendorong adanya kebijakan khusus, termasuk penambahan kuota dan pembentukan penyalur resmi di desa-desa.

Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah akan merekomendasikan pembentukan sub penyalur BBM serta pembangunan SPBU kompak di wilayah yang belum terjangkau layanan optimal.

Sementara itu, perwakilan Pertamina, Riza, menjelaskan bahwa peningkatan permintaan BBM terjadi sejak 18 April 2026. Hal ini dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, yang berdampak pada pergeseran konsumsi ke BBM subsidi.

“Permintaan Pertalite dan Biosolar meningkat signifikan, sehingga distribusi harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah menambah suplai BBM subsidi hingga 20 persen dan mempercepat jam operasional depot pengisian menjadi pukul 04.30 WIB.

Terkait SPBU yang bermasalah, Pertamina menyampaikan bahwa operasional di Langgam dapat kembali berjalan sembari mengikuti proses hukum. Sedangkan di Kuala Kampar, penanganan dilakukan sesuai ketentuan BPH Migas, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Menutup rakor, Bupati Zukri mengingatkan seluruh pengusaha SPBU agar menjalankan usaha secara profesional dan sesuai aturan.

“Saya tidak ingin ada praktik penyimpangan seperti penimbunan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kita akan awasi bersama,” tegasnya.

Pemkab Pelalawan memastikan akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina guna mencari formula terbaik, sehingga distribusi BBM berjalan lancar dan merata hingga ke seluruh pelosok daerah.

 Editor : Rapi