INDOVIZKA.COM- Banyak aspek yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) menghadapai fase baru New Normal di tengah pandemi Covid-19, salah satunya adalah sektor pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren.

Sebagai pilar penyangga pendidikan nasional, pesantren memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pendidikan umum, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Pemda memberikan perhatian khusus kepada Pondok Pesantren (Ponpes) menjelang penerapan New Normal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB (F-PKB) DPRD Inhil Iwan Taruna, ST, M.Si kepada awak media saat ditemui di Kantor DPC PKB Inhil Jalan Suntung Ardi  No. 85 Tembilahan, Sabtu (30/5/2020).

Jelang diberlakukannya kebijakan pola hidup normal baru (New Normal) pada bulan Juni 2020, menurut Fraksi PKB Inhil, Pondok Pesantren sebagai tulang punggung pendidikan Islam di Indonesia jangan sampai diabaikan Pemda.

"Semenjak adanya pandemi Virus Corona, dunia pendidikan merasakan dampak luar biasa khususnya Pesantren. Jika sektor pendidikan ini terabaikan maka berdampak bagi kualitas generasi dunia pesantren sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada pembangunan karakter dan moral. Keadaan ini harus menjadi perhatian serius dari Pemda,” terang Iwan Taruna.

Apalagi, menurut Iwan, sarana dan prasarana pesantren saat ini sebagian besar belum semua memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam penerapan protokol Covid 19 menuju New Normal Juni nanti.

"Sudah kewajiban pemerintah membantu kesiapan Pesantren dalam menjalankan New Normal. Sebab kalau dilihat dari kondisi sarana dan prasarana di Pesantren, belum mampu memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Oleh karenanya, kami harapkan agar Pemda memberikan perhatian lebih kepada semua ponpes pada masa New Normal nanti," tegasnya.

Fraksi PKB Inhil juga mendorong Pemda Inhil lebih fokus memberikan perlakuan khusus terhadap fasilitas kesehatan standar protokol Covid-19 disemua pondok pesantren di Inhil, karena melihat pasien yang terpapar Covid-19 di Inhil mayoritas adalah cluster santri dari Magetan.

"Mengingat pasien Covid-19 di Inhil ini banyak dari klaster Temboro Magetan, makanya Pondok Pesantren juga harus mendapat perlakuan khusus keberlangsungan kaderisasi di pesantren terus berjalan, Pemda jangan sampai kecolongan lagi," ujar Iwan.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III ini juga mendorong Pemerintah membantu Ponpes untuk menyediakan fasilitas standar protokol Covid-19 ini, mengingat mereka swasta dan anggaran oprasionalnya lebih banyak dipenuhi secara mandiri.

"Kemampuan dari sisi anggaran pesantren terbatas, jadi Pemda harus alokasikan anggaran untuk menjaga keberlangsungan aktifitas belajar mengajar di pesantren jelang penerapan New Normal, " tutupnya.(san)

 

Sumber : Indovizka.com /  Editor : san