Pilihan
Ketua Komisi II DPRD Riau Minta Dinas Perkebunan Surati Kementerian Pertanian Terkait Anjloknya Harga Kelapa
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat, meminta Dinas Perkebunan Riau untuk segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna menyampaikan keprihatinan dan aspirasi petani terkait anjloknya harga kelapa di wilayah Riau.
Permintaan ini disampaikannya atas jeritan petani yang mengeluhkan harga kelapa yang saat ini hanya berkisar di bawah Rp5.000 per butir, jauh dari harga ideal yang mampu menutup biaya produksi dan memberikan keuntungan layak.
"Kita tidak bisa tinggal diam melihat jeritan petani kelapa. Harga kelapa terus anjlok tanpa ada kepastian. Kami minta Dinas Perkebunan segera menyurati Kementerian Pertanian agar ada regulasi yang menetapkan harga standar kelapa rakyat," tegas Adam Syafaat.

Ketua Komisi II DPRD Riau memimpin rapat bersama Mitra kerja
Adam juga menegaskan bahwa peran pemerintah pusat sangat penting dalam menetapkan standarisasi harga kelapa, mengingat Riau merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Ketidakstabilan harga dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan ekonomi daerah.
Adam berharap tindak lanjut nyata segera dilakukan, termasuk dukungan dari semua pemangku kepentingan, agar persoalan ini tidak terus berlarut.
"Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlangsungan hidup petani kita. Jangan sampai kelapa yang selama ini menjadi sumber penghidupan justru menjadi beban," pungkasnya. (Fd)
.png)

Berita Lainnya
Abdul Wahid Dorong FPKB di Riau Sahkan Perda Pondok Pesantren
Anggota DPRD Riau Berharap Jangkauan SPAM Durolis Lebih Luas
DPRD Riau Beri Beri Catatan Untuk Komisaris dan Direktur PT SPR
Dewan Inhil Pertanyakan Rekrutmen Ulang Pendamping DMIJ 2024
Anggota DPR RI Hendry Munief Kunjungi UMKM Binaan Hj. Zahraini di Bengkalis
Komisi III DPRD Inhil Undang BPBD Bahas Rencana Kegiatan 2020
Kunjungi Chevron, Abdul Wahid Bahas Peralihan Blok Rokan
Ribut Dana Safari Ramadhan, DPRD Riau Minta Gubri dan Wagubri Utamakan Kepentingan Rakyat
DPRD Terima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban TA 2023 Bupati Kabupaten Bengkalis
Pembahasan APBD Murni 2022 Ditunda, DPRD Riau Fokus Maraton APBDP 2021 APBD-P
THL DLHK Pekanbaru Dipecat Sepihak, DPRD Akan Tindak Lanjuti
Komisi VIII DPR Dukung Aktivitas Belajar Pesantren di Zona Hijau