Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Evaluasi Kinerja OPD, Walikota Pekanbaru: Belum Sesuai Harapan
PEKANBARU (INDOVIZKA) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan evaluasi penilaian kinerja atau Sakip terhadap 45 organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (29/12/2020). Meski ada kenaikan, namun masih belum sesuai harapan.
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengatakan, penilaian terhadap OPD oleh interen pemerintah yang disebut dengan Sakip itu, hasilnya tahun ini secara umum naik. Tapi naiknya tidak signifikan seperti yang diharapkan.
"Karena 2018, kita dapat nilai C. Kemudian di 2019 naik ke CC. Nilai yang tertinggi itu adalah AA," kata Walikota.
Lanjutnya, Sakip ini sebenarnya disiplin di dalam literasi. Mencatat, melaporkan, semua aktivitas. Artinya kenaikkan yang terjadi dari CC ke B di tahun 2020 ini belum sesuai harapan. Sebab, kata Walikota, potensi untuk lebih baik ada.
Walikota mengungkap, dari 45 OPD termasuk kecamatan masih ada yang turun sekitar 14. Walau pun turunnya kecil, tapi tetap saja turun. Ia menilai cukup merugikan. "Mestinya kan naik. Secara keseluruhan naik, tapi belum sesuai harapan," kata dia.
Ia mencatat, fungsi pengawasan melekat kepala dinas belum berjalan dengan baik. Masing-masing dinas harus buat laporan literasi kegiatan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan dan pelaporan.
Sekretaris dan Kepala OPD bagaimana menjalankan fungsinya sebagai pengawas melekat terhadap aktivitas. "Kira-kira begitu (pengawasan belum maksimal). Pengawasan melekat, mestinya pimpinan OPD itu kan tugasnya salah satunya pengawasan melekat kepada bawahan," jelasnya.
Sakip itu adalah disiplin dalam melakukan literasi di dalam semua kegiatan pembangunan yang dilakukan OPD. Menurut Walikota itu belum terlaksana dengan baik. Sudah ada peningkatan tapi belum sesuai harapan. Karena harapan Walikota tahun ini bisa dapatkan A, ternyata baru dapat B.
"BB saja belum dapat. Terimakasih memang atas usaha, upaya dari CC menjadi B. Tapi target kita maunya A," tegasnya.
Selain pengawasan melekat itu, Pemko juga lakukan evaluasi indeks kepuasan masyarakat. Ternyata apa yang dilakukan dengan perubahan dan inovasi ternyata sebagian belum tersampaikan ke masyarakat.
"Penilaian masyarakat sepertinya belum merasakan perubahan yang telah kita lakukan dengan penggunaan teknologi IT," jelasnya.
.png)

Berita Lainnya
Diangkat dan Dikukuhkan Kembali Sebanyak 53 Kades di Kampar, Bupati Ingatkan Tentang Tufoksi dan Pelayanan Masyarakat
Bupati dan Wabup Inhil Hadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-77
Wabup Hadiri Pelantikan Pengurus IKTD Kabupaten Pelalawan
Dewan Pers Apresiasi Pergub Kerjasama Media Riau
Kadin Inhil : Ekspor Kelapa Harus Terus Berkelanjutan
Kejati Turunkan Tim ke Inhu Kumpulkan Bukti Korupsi Dana Kasbon Rp114 Miliar
Pansus Cecar Direksi Perumda RHJ Soal Deposito Rp35 Miliar di 5 Bank Berbeda
12 Wartawan Inhil Akan Ikuti Tes Masuk PWI di Pekanbaru
Bupati Inhil Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dahri Iskandar Masuk Bursa Calon Kades Bantayan Mandah
Pagi Tadi, 8 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran di Tembilahan
Sekda Riau Tegaskan Pergub 19 Tahun 2021 Dibuat Sesuai Undang-undang Pers