Pilihan
PAN Usul Pemerintah Terapkan Lockdown Tiap Akhir Pekan
(INDOVIZKA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengusulkan lockdown akhir pekan (LAP) usai kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 1 juta kasus.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengatakan lockdown akhir pekan bisa dipertimbangkan sebagai pilihan. Dia menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti tak efektif.
"Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik. Masyarakat yang tinggal di zona merah dan oranye tidak boleh keluar rumah di akhir pekan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/1).
Saleh menjelaskan warga di zona merah dan oranye tidak boleh keluar rumah selama 2 hari 3 malam. Lockdown dimulai pada setiap Jumat pukul 20.00 dan berakhir Senin pukul 05.00.
Saleh berkata saat ini masyarakat masih beraktivitas biasa selama akhir pekan. Bahkan, sebagian masyarakat berlibur ke pusat perbelanjaan dan luar kota.
Menurutnya, pembatasan bisa ditingkatkan dengan lockdown akhir pekan. Saleh menilai kebijakan ini tidak akan menghancurkan perekonomian.
"Kegiatan pokok warga tetap boleh dijalankan. Misalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, obat, dan lain-lain. Di luar itu, mereka yang keluar harus diberi sanksi berupa denda dan dilakukan secara tegas," ujarnya.
Saleh menyampaikan kebijakan ini telah diterapkan Turki. Ia menilai Turki mampu menekan laju kasus dengan kebijakan ini.
"Bolehlah dicoba. Biar ada sedikit variasi kebijakan. Kalau sudah dicoba, nanti enak untuk mengevaluasinya," tuturnya.
Sebelumnya, kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Padahal, pemerintah telah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
Peningkatan jumlah kasus juga terjadi di daerah-daerah penyelenggara PPKM. Satgas Penanganan Covid-19 menyebut peningkatan kasus masih terjadi di 64 dari 77 kabupaten/kota di Jawa-Bali.
.png)

Berita Lainnya
Jelang Unjuk Rasa Pembebasan Habib Rizieq, DPR: Hukum Tidak Bisa Diintervensi Siapapun
Jokowi Diprediksi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng dalam Waktu Dekat
Pimpinan KPK Sebut Biaya Penanganan Kasus Kepala Daerah Tak Sebanding Uang Dikorupsi
Telkomsel Dukung Kelancaran Komunikasi Tim Evakuasi Sriwijaya Air SJ-182
BPOM Ungkap 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Efek Samping
Kawal Perubahan UU Perkebunan, Abdul Wahid Minta Kepala Daerah Agresif Dorong Bagi Hasil Sektor Sawit
1.700 Usaha Dibuka untuk Gairahkan Investasi
Kini Penumpang Sudah Vaksin Bebas Naik Pesawat
Varian baru Covid Berpotensi Masuk ke Indonesia, Masyarakat Diminta Tak Pergi Berlibur
RUU TPKS Akan Disahkan Jadi Undang-Undang Hari ini
Dinilai Membebani Masyarakat, Abdul Wahid Sebut Rencana Penghapusan BBM Premium dan Pertalit
Segera Direvisi, ini Arah Baru Perubahan Aturan Pencairan JHT