Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
BPJS Ketenagakerjaan Minta Pemkab Siak Daftarkan 84 Ribu Angkatan Kerja Masuk Program Jamsostek
SIAK (INDOVIZKA) - Sebanyak 84.713 orang angkatan kerja belum terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah angkatan kerja di Siak seluruhnya mencapai 331.592 orang, terdiri dari pekerja penerima upah, bukan penerima upah, ASN, TNI, Polri, pegawai non-ASN serta penyelenggara pemilu. Dari jumlah tersebut sudah 246.879 orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang belum terdaftar 84.713 orang. Kita perlu minta bantuan agar pemerintah daerah bisa memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja di Siak," cakap Yusuf, Jumat (9/4/2021).
Permintaan itu didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tentang optimalisasi program Jamsostek yang esensinya meminta daerah untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat di wilayahnya.
"Intinya kami memohon dorongan dari Pemkab Siak dalam bentuk alokasi anggaran untuk memberi perlindungan bagi pekerjanya yang rentan atau miskin," katanya.
Yusuf mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi ke Dinas Sosial Kabupaten Siak untuk mendata angkatan kerja yang kurang mampu.
"Jika optimalisasi ini berhasil, maka kepala daerah akan diundang untuk diberikan penghargaan oleh presiden RI," kata dia.
Bupati Siak, Alfedri mengaku telah menerima Inpres nomor 2 tahun 2021 itu. Namun ia masih ingin mengetahui lebih jauh lagi melalui mekanisme apa bantuan optimalisasi itu.
"Sebelumnya, kita minta bagaimana implementasi dan mekanisme bantuan ini. Apakah ini disalurkan melalui pemerintah daerah atau bagaimana? karena sumbernya ada dari APBN juga selain APBD," kata Alfedri saat ditemui di Kantor Bupati Siak, Kamis (8/4/2021).
Untuk program tersebut, sambung Alfedri, tentu fokusnya pada 84 ribu angkatan kerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan berdasarkan kategori di Siak masyarakat miskin dan sangat miskin itu ada 10 ribu KK.
"Mereka juga mendapatkan program keluarga harapan (PKH) dan ada 20 ribu lagi yang rentan miskin. Ini nanti yang jadi fokus untuk jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua," katanya.***
.png)

Berita Lainnya
Dugaan Korupsi Bankeu di RSUD Indrasari, Jaksa Periksa Plt Kepala Dinas PMD Inhu
Sosok Perwira Rintis Karier dari Bawah, AKP Aulia Rahman Resmi Jabat Kapolsek Tambang
Debat Kandidat: Paslon Bupati Inhil Nomor Urut 2 Lugas dan Tepat Waktu Sampaikan Visi dan Misi
Bupati Pelalawan Apresiasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, Sangat Membantu Anggaran Daerah Dimasa Efisiensi
Berikut Daftar Nama 104 Pejabat Eselon III Pemkab Inhil Dilantik Bupati Wardan
Penjabat Bupati Kampar Hadiri Wisuda Polkam di Pekanbaru
Semarak, Semangat Pagi Warga Kateman Ikuti Senam Dukung Paslon Nomor 2 Fermadani
Koordinator TA Bawaslu RI Buka Kegiatan Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Universitas Pahlawan TT Bangkinang
Pemkab Inhil Laksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2024
Klaim Laporan Keuangan OPD Selesai, Pemko Pekanbaru Susun LKPD
DCS Anggota DPRD Kampar Resmi Diumumkan, KPU Minta Masukan dan Tanggapan Masyarakat
HIPMAWAN Nilai Audiensi dengan Pemerintah, Kepolisian, dan PT Arara Abadi Tidak Berpihak pada Masyarakat