Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
DPRD Inhil : Evaluasi dan Audit Kinerja PT KIG
TEMBILAHAN, (INDOVIZKA) PT. KIG adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat membantu persoalan pluktuasi harga kelapa di negeri Hamparan Kelapa Dunia ini, namun sayangnya, hingga saat ini belum menampakan gerakannya.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir Ir Ahmad Junaidi mengaku sangat prihatin dengan keberadaan PT KIG yang sampai saat ini belum dapat melaksanakan amanah Perda baik Perda KIG sendiri maupun Perda SRG.
"Untuk itu DPRD meminta Pemerintah mengevaluasi serta mengaudit kinerja Management PT KIG dan Kinerja Komisaris PT KIG," sebut Junaidi, Senin (5/7/21).
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara regulasi sudah sangat jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT KIG, akan tetapi tak ada yang dibuat PT KIG.
"Perda mengamanahkan PT KIG melaksanakan resi gudang dalam upaya menstabilkan harga kelapa, namun kami tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan hingga saat ini resi gudang belum dapat dilakukan," ucapnya.
Junaidi menambahkan meskinya managemen PT KIG sudah paham betul apa itu program resi gudang, bukan baru mau mempelajarinya KIG mengurus tataniaga dan pemasarannya, bukan memproduksi produk kopra. Demikian juga harus paham apa yang menjadi fungsi Bappeti, bursa komoditi, BI dan semua bank yang diamanahkan membiayai resi gudang dan lain sebagainya.
"Ini kami lihat masih baru mencari bentuk. Kalau seperti ini, cukup pengalaman BUMD sebelumnya yang IJAL (indak toleh/ tidak jelas, red). Jangan sibuk coba sana coba sini, berhentilah beretorika hari ini masyarakat kita butuh kerja nyata," tegasnya.
"Untuk itu dengan tegas kami minta Penerintah lakukan segera Evaluasi dan Audit Management serta KomisarIs PT. KIG. Kalau memang tidak mampu silahkan angkat bendera putih. dan kami juga meminta tanggung jawab moral pansel atas ketidakmampuan personal yang di anggapnya lulus seleksi. Jangan nanti sudah karam baru sibuk. Ini masalah 70% lebih sandaran hidup dan mata pencaharian masyarakat Inhil," ujarnya.
.png)

Berita Lainnya
Istana Belum Bocorkan Jadwal Reshuffle Usai Jokowi Pilih Calon Panglima TNI
Rapat Paripurna DPRD Kampar Kedua, Penjelasan Tentang Lima Ranperda
DPRD Riau Minta Gedung Quran Center Dijaga 24 Jam
DPRD Riau Desak Pemprov Segera Perbaiki Jalan di Meranti
Terkait Penunjukan Pj Gubernur, Komisi I DPRD Riau Dalami Mekanismenya
Dicecar DPR Soal Pembatalan Haji 2020, Menteri Agama Minta Maaf
Wakil Ketua DPRD Bengkalis Berikan Ucapan Selamat kepada Pengurus DPC HIPMI yang Dilantik
Reses di Seberang Tembilahan Selatan, H Dani M Nursalam Soroti Persoalan Infrastruktur dan Perkebunan
APBD Kampar TA 2022 Masih Lengkapi Dokumen Persyaratan Evaluasi ke Provinsi Riau
Rotasi AKD DPRD Riau, Duet Parisman Ihwan-H Dani M Nursalam Tetap Dipertahankan Pimpin Komisi IV
Skandal Pemerasan SYL: Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka
APBD-P Disahkan, Banggar DPRD Riau Sampaikan Rekomendasi kepada Pemprov