Pilihan
DPRD Inhil : Evaluasi dan Audit Kinerja PT KIG
TEMBILAHAN, (INDOVIZKA) PT. KIG adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat membantu persoalan pluktuasi harga kelapa di negeri Hamparan Kelapa Dunia ini, namun sayangnya, hingga saat ini belum menampakan gerakannya.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir Ir Ahmad Junaidi mengaku sangat prihatin dengan keberadaan PT KIG yang sampai saat ini belum dapat melaksanakan amanah Perda baik Perda KIG sendiri maupun Perda SRG.
"Untuk itu DPRD meminta Pemerintah mengevaluasi serta mengaudit kinerja Management PT KIG dan Kinerja Komisaris PT KIG," sebut Junaidi, Senin (5/7/21).
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara regulasi sudah sangat jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT KIG, akan tetapi tak ada yang dibuat PT KIG.
"Perda mengamanahkan PT KIG melaksanakan resi gudang dalam upaya menstabilkan harga kelapa, namun kami tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan hingga saat ini resi gudang belum dapat dilakukan," ucapnya.
Junaidi menambahkan meskinya managemen PT KIG sudah paham betul apa itu program resi gudang, bukan baru mau mempelajarinya KIG mengurus tataniaga dan pemasarannya, bukan memproduksi produk kopra. Demikian juga harus paham apa yang menjadi fungsi Bappeti, bursa komoditi, BI dan semua bank yang diamanahkan membiayai resi gudang dan lain sebagainya.
"Ini kami lihat masih baru mencari bentuk. Kalau seperti ini, cukup pengalaman BUMD sebelumnya yang IJAL (indak toleh/ tidak jelas, red). Jangan sibuk coba sana coba sini, berhentilah beretorika hari ini masyarakat kita butuh kerja nyata," tegasnya.
"Untuk itu dengan tegas kami minta Penerintah lakukan segera Evaluasi dan Audit Management serta KomisarIs PT. KIG. Kalau memang tidak mampu silahkan angkat bendera putih. dan kami juga meminta tanggung jawab moral pansel atas ketidakmampuan personal yang di anggapnya lulus seleksi. Jangan nanti sudah karam baru sibuk. Ini masalah 70% lebih sandaran hidup dan mata pencaharian masyarakat Inhil," ujarnya.
.png)

Berita Lainnya
Milad ke-59 Kabupaten Inhil, Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna
Pemprov Riau Belum Terima Surat Pengunduran Diri Syamsuar
Berkunjung ke Dapil Masing-masing, Komisi II Bagikan Budikdamber
FPKB Inhil Dorong Pemda Terapkan 3 Perda Tentang Kelapa
Honorer Dihapus, DPRD Riau Sebut Nasib Pegawai Honor Jadi Horor
Dewan Inhil Dukung Langkah Disdagtri Tetap Izinkan Pasar Mingguan
Anggota DPRD Riau H Dani M Nursalam Resmikan Rumah Singgah untuk Warga Inhil
Pansus RP3KP DPRD Riau Gali Informasi Penyusunan Ranperda Memenuhi Hak Dasar Masyarakat
Marwadi Resmi Jadi PAW Anggota DPRD Kuansing
Sebanyak 312 Konflik Lahan di Riau Dibahas di DPR RI
Belajar Program Pengentasan Kemiskinan, DPRD Pelalawan Kunker ke Inhil
Cetak Rekor Pileg Inhil, Iwan Taruna Raih Lebih dari 7000 Suara