Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
DPRD Inhil : Evaluasi dan Audit Kinerja PT KIG
TEMBILAHAN, (INDOVIZKA) PT. KIG adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat membantu persoalan pluktuasi harga kelapa di negeri Hamparan Kelapa Dunia ini, namun sayangnya, hingga saat ini belum menampakan gerakannya.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir Ir Ahmad Junaidi mengaku sangat prihatin dengan keberadaan PT KIG yang sampai saat ini belum dapat melaksanakan amanah Perda baik Perda KIG sendiri maupun Perda SRG.
"Untuk itu DPRD meminta Pemerintah mengevaluasi serta mengaudit kinerja Management PT KIG dan Kinerja Komisaris PT KIG," sebut Junaidi, Senin (5/7/21).
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara regulasi sudah sangat jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT KIG, akan tetapi tak ada yang dibuat PT KIG.
"Perda mengamanahkan PT KIG melaksanakan resi gudang dalam upaya menstabilkan harga kelapa, namun kami tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan hingga saat ini resi gudang belum dapat dilakukan," ucapnya.
Junaidi menambahkan meskinya managemen PT KIG sudah paham betul apa itu program resi gudang, bukan baru mau mempelajarinya KIG mengurus tataniaga dan pemasarannya, bukan memproduksi produk kopra. Demikian juga harus paham apa yang menjadi fungsi Bappeti, bursa komoditi, BI dan semua bank yang diamanahkan membiayai resi gudang dan lain sebagainya.
"Ini kami lihat masih baru mencari bentuk. Kalau seperti ini, cukup pengalaman BUMD sebelumnya yang IJAL (indak toleh/ tidak jelas, red). Jangan sibuk coba sana coba sini, berhentilah beretorika hari ini masyarakat kita butuh kerja nyata," tegasnya.
"Untuk itu dengan tegas kami minta Penerintah lakukan segera Evaluasi dan Audit Management serta KomisarIs PT. KIG. Kalau memang tidak mampu silahkan angkat bendera putih. dan kami juga meminta tanggung jawab moral pansel atas ketidakmampuan personal yang di anggapnya lulus seleksi. Jangan nanti sudah karam baru sibuk. Ini masalah 70% lebih sandaran hidup dan mata pencaharian masyarakat Inhil," ujarnya.
.png)

Berita Lainnya
Kasus suap kader PDIP, KPK geledah kantor PT MMS
Hadiri Pelaksanaan Musrenbang, DPRD Harap Bisa Terealisasi Sesuai Harapan
DPRD Inhil Periode 2024 - 2029 Resmi Dilantik
8 Camat Mangkir Hadiri Undangan Dewan Bahas LKPJ Bupati Inhil 2020
Komisi IV DPRD Riau Minta BPBD, Anggaran 2026 Fokus Pada Kesiapsiagaan dan Logistik Bencana
Komisi I DPRD Riau Gelar RDP Bersama Biro Hukum dan BPN Provinsi Riau Bahas Jalan Poros Pekanbaru-Dumai
Ketua DPRD Inhil Gelar Open House di Kediaman
Komisi VI DPR RI Dukung Forum Bisnis Investasi PWI Riau dan Pemkab Inhil
Dewan Minta Pembangunan Jembatan di Sungai Bela Disegerakan
Dewan Riau Hadiri Rapat Paripurna HUT Kampar ke 74
Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LPJ APBD 2021, Ini Kata Fraksi PKB Inhil
Paripurna HUT Pekanbaru dan Reses Diagendakan Juni Ini DPRD Pekanbaru