INDOVIZKA.COM - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Aliansi Putra- Putri Anak Petani Kelapa Kecamatan Tempuling mendatangi Kantor DPRD Inhil guna meminta penjelasan terkait pembangunan tanggul penyelamatan kebun kelapa yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini.

Kedatangan masyarakat tersebut disambut Komisi II DPRD Inhil dan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil, Rabu (26/8/2020).

Mereka meminta penjelasan apakah pembangunan tanggul yang telah direncanakan pemerintah pada tahun ini akan dilaksanakan atau tidak, mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun.

"Saat ini sudah bulan 8 dan belum ada tanggul yang dibangun, kedatangan kami kesini ingin tahu apakah bisa dilaksanakan apa tidak, jika tidak apa masalahnya biar kami bisa menjelaskan kepada masyarakat," tanya Rusdiansyah, Juru Bicara Aliansi Putra- Putri Anak Petani Kelapa Kecamatan Tempuling ini.

Selain itu, ia juga menanyakan berapa anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan tanggul tahun ini.

"Kami dari masyarakat memohon kepada pemerintah, khususnya bupati yang selalu membawa nama Inhil sebagai hamparan kelapa dunia, tolong perhatiannya. Jangan hanya bicara kelapa saja tetapi perhatiannya mana," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Inhil H Sirajuddin menjelaskan, bahwasanya pembangunan tanggul penyelamatan kebun masyarakat akan tetap dilaksanakan namun hanya sebagian dari rencana awal, mengingat adanya pengurangan dana yang dilakukan.

"Kami sangat menyadari kebutuhan masyarakat terhadap perkebunan yang ada di Inhil, dan kita tahu bagaimana kondisi kebun petani saat ini, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak karena pengurangan dana ini adalah kebijakan pemerintah, namun kita pastikan dengan dana yang ada pembangunan tanggul tetap kita lakukan," jelas Sirajuddin.

Selanjutnya Sirajuddin menyebutkan bahwa anggaran dana untuk pembangunan tanggul mekanik pada tahun ini sebesar Rp 1,5 Milyar, dan akan dilaksanakan jika penjabarannya sudah selesai.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Inhil Ir H Junaidi merencanakan pada APBD perubahan nanti jika ada anggaran yang tidak terlalu penting pada Dinas Perkebunan, maka akan alihkan untuk pembangunan tanggul.

"Sebenarnya kami tidak sepakat adanya pemotongan anggaran ini, karena ini sangat dibutuhkan petani. Kita akan melakukan perhitungan kembali bersama Dinas Perkebunan bagaimana agar anggaran untuk pembangunan tanggul ini dapat ditingkatkan lagi," sebutnya.

Selain itu, Junaidi juga mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi kepada pimpinan daerah yaitu bupati guna membahas hal tersebut. (Fd)

Sumber : Rls /  Editor : San/Fd