Hillary menjelaskan, aturan permintaan pengamanan menggunakan jasa prajurit TNI itu tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014. Belied itu mengatur tentang tenaga profesi prajurit TNI yang bertugas di luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

"Benar. Pada dasarnya tenaga BKO hal yang lumrah dan ada aturannya tepatnya di pasal 2. Dan setelah mengetahui Permen ini, saya yang sudah lama mempertimbangkan bantuan pengamanan memilih TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk tarung lapangan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/11).

Dalam Pasal 2 Permenhan Nomor 85 Tahun 2014 disebutkan bahwa prajurit TNI mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah; instansi non pemerintah; dan/atau Mandiri.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 dijelaskan bahwa prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. tenaga profesi penerbangan;

b. tenaga profesi pelayaran;

c. tenaga profesi pendidik;

d. tenaga profesi medis;

e. tenaga profesi para medis;

f. tenaga profesi kefarmasian; dan

g. tenaga profesi psikolog.

Dalam Pasal 3 Ayat 4 dijelaskan bahwa tenaga profesi lainnya yang memiliki sumpah profesi dan kode etik

atas izin pembina profesi dan atau atas ijin pejabat yang berwenang.

Sementara itu, dalam Pasal 6 Ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau

praktik di luar institusi Kemhan dan TNI mempunyai hak:

a. memperoleh perlindungan dan/atau bantuan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi

dan standar operasional prosedur;

b. bekerja sesuai standar;

c. menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, mhukum, agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

d. memperoleh informasi yang lengkap tentang profesi yang dijalaninya;

e. menjadi anggota perhimpunan profesi; dan

f. hak-hak lain sesuai profesi yang dijalani.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan bahwa tenaga profesi prajurit TNI yang melaksanakan penugasan atau

praktik di luar Kemhan dan TNI mempunyai kewajiban:

a. menjunjung tinggi hukum, kode etik tenaga profesi, norma agama dan norma sosial;

b. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan suku, agama, ras dan golongan; dan

d. menjalankan tugas profesi sebaik-baiknya sesuai aturan profesi yang dijalani

Sumber : merdeka.com /