JAKARTA - Indonesia kembali menempatkan diplomasi multilateral sebagai jalur strategis untuk mendorong pengakuan penuh Palestina di forum internasional.

Pengalaman sejarah Indonesia yang memanfaatkan mekanisme global untuk memperoleh pengakuan kedaulatan menjadi rujukan penting, termasuk dalam momentum Board of Peace (BoP) yang kini muncul sebagai kanal diplomasi baru.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya lahir dari perjuangan bersenjata, tetapi juga melalui diplomasi internasional yang panjang. 

Ia menilai pengakuan kedaulatan Indonesia tercapai setelah proses negosiasi global, termasuk melalui pembentukan Committee of Good Offices on Indonesia oleh Dewan Keamanan PBB pada 1947. 

“Dalam fase paling genting revolusi, ketika agresi militer Belanda berupaya mematahkan eksistensi republik, komunitas internasional turun tangan melalui pembentukan Committee of Good Offices on Indonesia oleh United Nations Security Council pada 1947,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026) kemarin.

Menurut Fahmi, Komite Jasa Baik memberikan ruang legal bagi Indonesia untuk diakui sebagai pihak sah dalam konflik, meski komposisi anggotanya tidak sepenuhnya menguntungkan Republik. Belgia dinilai dekat dengan Belanda, sementara Amerika Serikat masih mempertimbangkan kepentingan Eropa, dan Australia menjadi pihak yang relatif lebih simpatik. “Indonesia memang tidak memenangkan setiap detail perundingan. Perjanjian Renville bahkan dirasakan pahit. Namun, Republik berhasil menjaga eksistensinya hingga momentum geopolitik berubah,” ujarnya.

Ia menilai pengalaman tersebut relevan dengan dinamika Board of Peace yang memiliki legitimasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, forum multilateral tidak otomatis berpihak pada pihak yang lemah, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pembentukan negara berdaulat jika memiliki mandat yang jelas dan pengawasan kolektif. Konflik Israel–Palestina, lanjutnya, jauh lebih kompleks karena melibatkan isu kenegaraan, keamanan regional, hingga fragmentasi politik internal.

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Board of Peace akan diuji bukan hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengawal transisi politik menuju pengakuan kedaulatan Palestina. “Jika Board of Peace mampu menjalankan mandatnya secara konsisten dan kredibel, mekanisme tersebut dapat tercatat sebagai instrumen yang membantu membuka jalan bagi lahirnya negara Palestina merdeka,” kata Fahmi. Ia menambahkan, refleksi sejarah Indonesia menunjukkan legitimasi global dapat memperkuat perjuangan kemerdekaan ketika momentum geopolitik sejalan dengan konsolidasi diplomasi yang matang. ***