Dia menjelaskan, investasi diberikan ke perusahaan BUMN sebagai bentuk penugasan khusus dari pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Lalu mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta memperbaiki struktur permodalan dan untuk meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan investasi pemerintah juga diberikan kepada lembaga atau badan lainnya sebesar Rp21 triliun. Tujuannya sebagai modalitas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan lembaga Bank Tanah.

Badan Layanan Umum

Kemudian investasi juga diberikan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp64 triliun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi koperasi, UMKM, usaha ultra mikro, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah juga memberikan investasi kepada organisasi atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI) senilai Rp900 miliar. Dana tersebut diberikan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam organisasi LKI.

Sri Mulyani menambahkan, investasi non permanen juga diberikan pemerintah kepada daerah terdampak Covid-19. Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp9,8 triliun agar proses pemulihan ekonomi pasca terkena pandemi bisa segera dipercepat.

Berbagai pembiayaan tersebut kata dia akan dipantau pemerintah. Apalagi saat ini pihaknya telah meminta para BUMN penerima investasi pemerintah untuk menandatangani kontrak kinerja berupa Key Performance Indicator (KPI).

"Kami akan terus pantau pembiayaan investasi ini karena kenaikan yang diterima," kata dia.

Sementara itu, pemerintah juga menerima kembali investasi dari BLU Lembaga Manajemen Aset Nasional (LMAN) dan pinjaman program pemulihan ekonomi nasional. Total dana yang diterima sebesar Rp24,4 triliun.

Sumber : merdeka.com /