TEMBILAHAN - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota secara serentak, yang sudah ditetapkan pada tanggal 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan kebutuhan anggaran untuk pengawasan perhelatan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Inhil yang mana anggaran Pilkada tersebut akan mengunakan pembiayaan dari APBD Inhil.

Mengawali Penyusunan Perencanaan Kegiatan tersebut Bawaslu dan KPU Inhil secara bersama menggelar pertemuan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Inhil yang disambut langsung oleh ketua komisi I Razali di Ruang Rapat Kantor DPRD Inhil Jalan Subrantas Tembilahan, Senin (16/5) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad Dong mengatakan kedatangan Bawaslu Inhil ke DPRD Inhil guna untuk melaporkan kesiapan Bawaslu Inhil dalam menyongsong pemilihan serentak yang akan datang. 

"Kami datang ke sini (DPRD Inhil) untuk silaturahmi, sekaligus melaporkan kegiatan dan juga menyampaikan kebutuhan persiapan, baik dari segi dukungan teknis maupun dukungan Support  anggaran dari Pemda untuk kebutuhan Pilkada 2024 nanti," ucapnya.

Muhammad Dong  menjelaskan, dikarenakan anggaran Pilkada mendatang adalah menggunakan APBD Inhil, pihaknya mengharapkan Kepada DPRD, untuk mengawal pengajuan anggaran yang akan Bawaslu kirimkan kepada Pemerintah Inhil yang bentuknya adalah dana hibah dari Pemkab inhil.

"karena pelaksanaan Pilkada di Tahun 2024 dan tahapannya di mulai di awal tahun 2024 maka penganggaran dana Hibah tersebut harus dilakukan di tahun sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu ketua Komisi I DPRD Inhil Razali menuturkan pihaknya telah menerima kunjungan dari Bawaslu dan KPU Inhil guna menyampaikan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan di Gelar di Tahun 2024.

"Ini merupakan pertemuan awal, kedepannya akan rutin kita undang Pihak Penyelenggara untuk melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak," tutur Razali.

Sumber : Rilis /