PEKANBARU - Dalam Rakor Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru yang dihadiri Wamendagri RI, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengharapkan rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN dapat dipertimbangkan ulang.

Syamsuar mengatakan, aspirasi ini merupakan aspirasi besar dari seluruh Gubernur di Indonesia khususnya di Sumatera. Karena belum semua pekerjaan di pemerintah atau bidang lainnya itu bisa terpenuhi oleh pegawai. Khusunya guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.

"Jadi kami mohon Pak Wamendagri, rencana tahun depan tenaga honorer akan dihentikan mohon dipertimbangkan. Pak Wamendagri juga paham ini karena Pak Wamendagri juga pernah jadi kepala daerah," kata Syamsuar dilansir mcr, Kamis (3/6/2022).

Syamsuar menuturkan, rasanya belum bisa di Indonesia ini honorer dihapuskan. Karena di daerah masih banyak pekerjaan yang terbantu dengan kehadiran honorer, apalagi tenaga ASN maupun PPPK juga masih sangat kurang.

Diterangkannya, rencana pemerintah pusat meniadakan pegawai non ASN di seluruh Indonesia juga perlu menjadi perhatian serius kepala daerah se Sumatera. "Isu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pegawai non ASN ini juga perlu menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Pemprov Riau saat ini memiliki sekitar 19 ribu pegawai non ASN belum termasuk di kabupaten/kota se-Riau, sehingga perlu upaya memberikan prioritas untuk bisa menjadi CPNS/PPPK atau kebijakan lainnya agar dampak yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir.

"Kita harap rencana pemerintah pusat penghapusan honorer dapat menjadi perhatian serius," pungkasnya.(*)

Sumber : Mcr /