PEKANBARU - Anggaran 30 persen dari APBD sebesar Rp2,5 triliun yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru dinilai belum cukup untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak dan berlobang di Kota Pekanbaru.

"Serapan anggaran itu selama 2 tahun belakangan ini sangat sedikit, untuk infrastruktur seperti perbaikan untuk jalan rusak dan berlubang," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois, Selasa (26/7/2022).

Rois menyarankan Pemko Pekanbaru berkoordinasi dengan Pemprov Riau dan juga Pemerintah Pusat mengenai biaya anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak dan berlubang.

Hal ini bertujuan agar permasalahan jalan rusak bisa menjadi salah satu skala prioritas yang bisa dituntaskan oleh Pemko Pekanbaru. "Makanya, bagi saya ini perlu didudukkan bersama," sebutnya.

"Nanti kan ada, mana yang menjadi kewajiban Pemprov dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga masalah jalan rusak ini dapat segera teratasi dan jadi skala prioritas," kata Rois.

Rois menyebut, dengan sharing anggaran untuk perbaikan jalan dengan Pemprov dan juga pemerintah pusat ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi supaya masalah jalan rusak bisa menjadi skala prioritas yang dapat dituntaskan Pemko Pekanbaru.

"Ya, Insya Allah kalau ini didudukan bersama-sama pasti ada sinkronisasi," ucapnya.

Politisi PKS ini meyakini, dengan adanya koordinasi bisa membantu agar anggaran-anggaran dari Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat dapat mengucur ke Pemko untuk menangani masalah jalan-jalan rusak dan berlubang di Kota Pekanbaru.

"Saya yakin, kalau ini dilakukan secara sistematis maka akan banyak berdampak terhadap APBD Kota Pekanbaru yang kecil tapi progres pembangunan untuk menuntaskan masalah jalan rusak itu bisa cepat teratasi," ujarnya.

"Jadi kalau ada jalan yang rusak dan berlubang itu bukan hanya ditambal sulam saja. Ditambal sulam sebentar, kemudian berlubang kembali," tutup Rois.

 

Sumber : Halloriau.com /