PEKANBARU, INDOVIZKA.COM– Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2024. Acara ini digelar di Gedung Daerah Bali Serindit dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah serta instansi terkait.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto memaparkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen, atau sekitar 25,898 juta jiwa.

Di Provinsi Riau sendiri, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,68 persen atau 485,66 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 0,10 persen poin dari Maret 2022. Garis kemiskinan di provinsi ini adalah Rp 658.611 per kapita per bulan pada Maret 2023.

"Namun, terdapat dua daerah di Provinsi Riau yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional dan provinsi, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 22,98 persen dan Kabupaten Rokan Hulu dengan 9,72 persen," ungkap SF Hariyanto.

Pj Gubernur Riau juga menyoroti angka kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 2,04 persen, sementara di Riau lebih rendah, yaitu 1,40 persen atau 100,33 ribu jiwa.

Tahun 2023, Satgas Data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkirakan angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 1,12 persen, sedangkan untuk Provinsi Riau adalah 0,67 persen atau 48,73 ribu jiwa.

Lebih lanjut, SF Hariyanto menjelaskan bahwa empat kabupaten di Riau masih memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional dan provinsi, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Pelalawan.

"Dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa dari setiap 100 orang di Provinsi Riau, enam di antaranya masih dalam kondisi miskin, dan satu dari enam orang miskin itu berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem," jelasnya.

SF Hariyanto menekankan pentingnya perhatian semua pihak terhadap target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024 dan target jangka panjang nasional untuk menghilangkan kemiskinan sepenuhnya pada tahun 2045.

Pj Gubri berharap rapat koordinasi yang diselenggarakan dapat meningkatkan kinerja seluruh pemerintah daerah, terutama melalui Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di masing-masing daerah.

"Mari kita bersama-sama dengan komitmen yang kuat, menjadikan ini sebagai pengabdian dan kerja bersama. Setiap strategi, kebijakan, dan program harus berdasarkan data yang akurat dan diarahkan pada sasaran dan lokasi yang tepat," tutupnya dikutip dari MC.riau.go.id.

Sebagai informasi, secara virtual hadir sebagai narasumber Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden/Kepala Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Adyawarman, Sekda Kabupaten/kota se-Riau, Ketua BAZNAS Provinsi Riau Masriadi Hasan dan tamu undangan lainnya.

Sumber : Halloriau.com /  Editor : Ny